Data Kerusakan Pertanian Pascabencana Disorot DPR: 'Tidak Sesuai Fakta di Lapangan!'

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menilai data kerusakan sektor pertanian pascabencana yang dipaparkan pemerintah belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, kesalahan data berpotensi menimbulkan salah perhitungan dalam kebutuhan anggaran pemulihan.
 

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
 

“Saya bisa pastikan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada tim kementerian, data yang disampaikan ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Efek dari data yang tidak akurat adalah salah dalam memprediksi anggaran yang dibutuhkan,” tegas Rahmat.
 

Contoh Kerusakan Irigasi di Sumbar yang Tidak Tercatat
 

Rahmat memberikan contoh di Sumatera Barat, di mana sejumlah bendungan dan jaringan irigasi dilaporkan tidak mengalami kerusakan. Padahal, berdasarkan fakta di lapangan, kerusakan justru terjadi dan tidak tercatat dalam data resmi.
 

“Di data yang disampaikan, irigasi dan bendungan tercatat nol rusak. Ini tidak sesuai fakta. Bendungan Gunung Nago dan puluhan irigasi lainnya rusak, tetapi tidak tercantum,” ungkap politisi Fraksi PKS tersebut.
 

Kesenjangan Anggaran Pemulihan yang Signifikan
 

Ia menyebutkan, berdasarkan laporan pemerintah daerah, kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat saja diperkirakan mendekati Rp 2 triliun. Angka itu jauh lebih besar daripada proyeksi anggaran yang saat ini disiapkan pemerintah untuk tiga provinsi terdampak.
 

“Kalau hanya sekitar Rp 1,4 triliun untuk tiga provinsi, menurut kami itu belum mencukupi,” katanya.
 

Meski mengkritik data, Rahmat mengapresiasi langkah para menteri yang telah turun langsung ke daerah bencana dan memberikan bantuan tanggap darurat, seperti beras dan minyak goreng dari Kementerian Pertanian.
 

Dorong Verifikasi dan Sinkronisasi Data dengan Daerah
 

Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan dan penganggaran pemulihan pascabencana dapat disusun secara tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan riil di lapangan.