Burhanuddin Muhtadi: Pilpres dan Pilkada Harus Dipilih Rakyat!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 28 Februari 2025 – Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat. Tapi, pengamat politik sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan bahwa pilpres dan pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.
 

"Indonesia ini sistemnya presidensial, jadi kepala daerah dan presiden itu harus dipilih langsung oleh rakyat, bukan DPRD," tegas Burhanuddin dalam diskusi Politics and Colleagues Breakfast (PCB) di Jakarta, Jumat (28/2).
 

Burhanuddin menilai, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka pertanggungjawaban politiknya berubah. Bukan lagi kepada rakyat, tapi kepada DPRD. Dan lebih parahnya lagi, kepala daerah bisa lebih mudah dimakzulkan.
 

"Kalau kepala daerah dipilih DPRD, dia bisa di-impeach kapan saja oleh DPRD. Ini berbahaya, karena dalam sistem presidensial, kepala daerah dan presiden itu fixed sampai akhir masa jabatan, kecuali melakukan kesalahan besar," ujarnya.
 

Mau Ubah Sistem Pemilu? Harus Sekalian Ubah Sistem Politik!
 

Burhanuddin menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak secara eksplisit mengatur apakah pilpres dan pilkada harus langsung atau tidak langsung. Namun, yang penting adalah asas demokratis dalam pelaksanaannya.
 

"Secara konstitusional, pemilu oleh DPRD memang tidak salah. Tapi masalahnya, kita ini pakai sistem presidensial. Kalau kepala daerah dipilih DPRD, ya sekalian saja ubah sistem politik kita!" katanya.
 

Menurut Burhanuddin, pengalaman negara-negara dengan sistem parlementer menunjukkan bahwa stabilitas politik sering terganggu karena pemimpin bisa dicopot dengan mudah. Bahkan di negara parlementer seperti Inggris, wali kota di banyak kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.
 

"Di London saja, wali kota dipilih langsung. Makanya, banyak wali kota Muslim yang terpilih di sana. Jadi, kalau ada yang bilang kepala daerah lebih baik dipilih DPRD, itu nggak berdasarkan fakta, tapi feeling saja," sindirnya.
 

Akhirnya, Burhanuddin menegaskan bahwa jika ingin mengubah sistem pemilu, maka perubahan harus menyeluruh, bukan tambal sulam.
 

"Desain pemilu kita ini nggak pernah pas, karena sering berubah berdasarkan kepentingan sesaat. Ini yang harus kita hentikan!" pungkasnya.