BSPS Digeber! 33 Ribu Rumah Disulap Layak Huni, “Tender Rakyat” Cegah Korupsi

RAJAMEDIA.CO - Bangkalan – Pemerintah tancap gas perbaiki rumah tak layak huni (RTLH). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggulirkan Program BSPS 2026 dengan skala besar di Jawa Timur—disertai inovasi baru: “Tender Rakyat”.
 

Menteri PKP, Maruarar Sirait, turun langsung meninjau lokasi di Desa Sukolilo Barat, Bangkalan, Minggu (3/5/2026).
 

Dari Rumah Tak Layak Jadi Layak Huni
 

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan ekstrem.
 

“Ini program untuk rakyat. Dari rumah tidak layak menjadi layak huni, tanpa pungutan,” tegas Maruarar.
 

Efeknya tak hanya hunian, tapi juga ekonomi warga—dengan dampak multiplier yang besar.
 

Jatim Dapat Lonjakan Besar: 33 Ribu Unit!
 

Tahun 2026, Jawa Timur mendapat alokasi besar:
 

1. Total: 33.000 unit BSPS 

2. Perdesaan: 15.818 unit 

3. Pesisir: 6.329 unit 

4. Perkotaan: 2.853 unit 
 

Khusus Bangkalan:
 

1. 573 unit 

2. Tersebar di 14 kecamatan, 47 desa 
 

Lonjakan ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya.
 

“Tender Rakyat” Diperkenalkan
 

Inovasi baru diperkenalkan: Pemilihan Toko Terbuka (PTT).
 

Konsepnya:
 

1. Warga memilih langsung toko bahan bangunan 

2. Bandingkan harga dan kualitas 

3. Cegah praktik mark-up 
 

Inspektur Jenderal PKP, Heri Jerman, menegaskan pentingnya transparansi.
 

“Budayakan anti korupsi. Tender rakyat ini efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
 

Emil Dardak: Setengah Masalah Jatim Teratasi
 

Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, menyebut program ini berdampak besar.
 

“Dari 260 ribu rumah terdampak, hampir separuh tertangani lewat program ini,” katanya.
 

DPR: Program Ini Oase untuk Madura
 

Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, menyebut BSPS sebagai angin segar.
 

“Ini seperti oase di gurun pasir bagi masyarakat Madura,” ujarnya.
 

Anak Muda Diajak Jadi Pengembang
 

Menteri PKP juga mendorong generasi muda Madura ikut terlibat.
 

Targetnya:
 

1. Lahir pengusaha properti lokal 

2. Bangun kampung halaman sendiri 

3. Tingkatkan kualitas SDM daerah 
 

Tanpa Pungutan, APBN untuk Rakyat
 

Maruarar menegaskan program ini murni dari APBN.
 

Pesannya jelas:
 

1. Tidak boleh ada pungutan 

2. Harus tepat sasaran 

3. Harus diawasi bersama 
 

Sinyal Kuat Pemerintah
 

Dengan skala besar dan sistem transparan, BSPS 2026 diarahkan jadi game changer.
 

Rumah layak bukan lagi mimpi—dan korupsi dipersempit lewat “tender rakyat”.