Bonnie Triyana Sentil Perpusnas: 'Efisiensi Bukan Untuk Abaikan Layanan Dasar'

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti layanan digital Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang dinilai kerap bermasalah. Ia mengeluhkan aplikasi iPusnas yang sering macet hingga tiba-tiba log out saat mengunduh buku, padahal janji perbaikan sudah lewat.
 

"Saya mengalami langsung gangguan layanan. Beberapa hari terakhir aplikasi sering macet, tiba-tiba ter-log out saat mengunduh buku, bahkan sampai hari ini belum bisa dibuka," ujar Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan Kepala Perpusnas, Rabu (14/1/2025).

Ia menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan pelayanan publik paling mendasar seperti akses masyarakat terhadap buku.

Keluhkan Kondisi Perpustakaan Daerah
 

Bonnie tak hanya menyoroti layanan digital, tapi juga kondisi perpustakaan di daerah yang jauh dari standar ideal. Data yang ia paparkan menunjukkan masih ada 19 kabupaten/kota dan 5 provinsi yang belum memiliki perpustakaan.

"Di Pandeglang, misalnya, ruang penyimpanan buku tidak memiliki pendingin, lembab, dan tidak memenuhi syarat perawatan koleksi," ungkapnya.

Ia mendorong Perpusnas untuk memberikan perhatian serius melalui pembinaan dan pendampingan agar standar minimal pengelolaan dan perawatan koleksi di daerah bisa terpenuhi.
 

Soroti Perawatan Naskah Kuno dan Perpustakaan Tokoh Bangsa
 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap perpustakaan tokoh bangsa seperti Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta. Termasuk perawatan naskah-naskah kuno yang telah dipulangkan dari luar negeri.

"Pertanyaannya, apakah anggaran yang ada cukup untuk merawat naskah-naskah kuno itu? Jangan sampai kita memulangkan manuskrip berharga, tapi tidak mampu merawat," kata Bonnie.

Ia menekankan bahwa pemeliharaan sumber pengetahuan ini penting sebagai bagian dari upaya dekolonisasi pengetahuan di Indonesia.

Di akhir pernyataannya, Bonnie berharap anggaran Perpustakaan Nasional bisa diperkuat agar pelayanan literasi, pelestarian arsip sejarah, dan pengembangan pengetahuan publik bisa berjalan optimal.