Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Bawaslu Sarankan Penundaan Pilkada, KPU Usul Pilkada Dimajuin, Loh-loh!

Laporan: Tim Redaksi
Jumat, 14 Juli 2023 | 09:16 WIB
Kolase Ketua Bawaslu RI Rahamt Bagja dan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari
Kolase Ketua Bawaslu RI Rahamt Bagja dan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari

RAJAMEDIA.CO - Jakarta - Saran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait penundaan Pilkada 2024 ditanggapai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari.

Menurut Hasyim Asy’ari, saran yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja masih belum jelas lantaran pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab usulan tersebut bisa dilontarkan.

"Aku belum tahu dasarnya (penundaan Pilkada) dia (bawaslu) apa,” ujar Hasyim Asy’ari  di Kantor KPU RI, Kamis (13/7).

Sebaliknya, Hasyim Asy’ari berpendapat, Pilkada 2024 lebih baik di majukan dari yang dijadwalkan, yaitu pada November 2024.

"Kalau kita kan lebih baik maju, coblos itu di September,” imbuhnya.

Diketahui, Rahmat Bagja menyarankan Pilkada 2024 ditunda.

Saran tersebut disampaikan langsung saat rapat Koordinasi Kementrian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu, 12 Juli 2023 lalu.

"Kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (Pilkada) karena ini pertama kali serentak,” ujar Rahmat Bagja melalui keterangan di situs resminya Bawaslu RI yang dikutip Disway, Kamis (13/7).

Adapun saran tersebut disampaikan olehnya lantaran belum adanya kesiapan yang optimal untuk Pilkada mengingat jarak waktu antara pemilihan presiden (pilpres) dengan Pilkada yang cukup dekat.

Sebab itu dengan jarak waktu yang cukup dekat itu, kata Rahmat Bagja, ditakutkan akan muncul berbagai potensi permasalahan di Pemilu serentak 2024.

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti,” kata Rahmat Bagja.

"Kalau sebelumnya, misalnya Pilkada di Makassar ada gangguan kemanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa,” pungkasnya.rajamedia

Komentar: