Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

BGN Perkuat Kolaborasi dengan Pemda, Pelaksanaan MBG Diminta Makin Optimal

Laporan: Firman
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 09:22 WIB
Rapat Koordinasi Khusus BGN bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8). - Foto: Dok. Humas BGN -
Rapat Koordinasi Khusus BGN bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8). - Foto: Dok. Humas BGN -

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase yang membutuhkan koordinasi semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Badan Gizi Nasional (BGN) pun memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan optimal sekaligus mampu merespons berbagai persoalan di lapangan.
 

Kepala BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
 

Hal itu disampaikan Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8).
 

BGN Butuh Dukungan Kepala Daerah
 

Sudaryono mengatakan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari strategi pelaksanaan MBG.
 

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada BGN, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam berbagai aspek pelaksanaan.
 

“Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi antara BGN dengan kepala daerah di seluruh Indonesia,” ujar Sudaryono.
 

Ia menegaskan koordinasi tersebut diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG dapat segera ditangani secara bersama-sama.
 

Apresiasi Pemda yang Aktif Mendukung MBG
 

Sudaryono memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang selama ini telah ikut mendukung pelaksanaan MBG.
 

Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, terutama ketika muncul persoalan yang membutuhkan penanganan cepat di lapangan.
 

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG, baik itu membersamai untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga mohon maaf setiap ada terjadinya kecelakaan, keracunan,” kata Sudaryono.
 

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan setiap persoalan dapat segera diidentifikasi dan ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
 

Kolaborasi Tak Hanya dengan Pemerintah
 

BGN, lanjut Sudaryono, terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan MBG.
 

Kolaborasi tersebut mencakup pemerintah daerah, masyarakat, hingga orang tua siswa yang menjadi bagian penting dalam ekosistem program.
 

Menurutnya, komunikasi yang kuat dibutuhkan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan dan berbagai persoalan di lapangan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
 

Tito Minta Pemda Ambil Peran
 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan BGN.
 

Tito mengatakan Kemendagri siap memfasilitasi komunikasi antara BGN dengan pemerintah daerah agar keterlibatan pemda dalam pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif.
 

“Intinya adalah, dari BGN ini meminta kolaborasi kerja sama dengan semua pemerintah daerah. Otomatis dari Kemendagri, kami mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makanan bergizi gratis,” ujar Tito.
 

Menurut Tito, program berskala nasional seperti MBG membutuhkan keterlibatan lintas sektor agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal hingga tingkat daerah.
 

Dinas Pendidikan dan Kesehatan Punya Peran
 

Tito juga meminta setiap perangkat daerah mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya.
 

Dinas Pendidikan, misalnya, memiliki peran dalam pendataan penerima manfaat program. Sementara Dinas Kesehatan diperlukan untuk membantu melakukan pengawasan terhadap aspek kesehatan dan higienitas.
 

“Kemudian yang lainnya, ya otomatis Dinas Pendidikan masing-masing berperan untuk pendataan penerima manfaat. Kemudian ikut mengawasi dari Dinas Kesehatan, ikut mengawasi masalah higienis di SPPG yang ada, ya,” tambah Tito.
 

MBG Butuh Kerja Bersama
 

Penguatan koordinasi BGN dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan bergizi.
 

Pendataan penerima manfaat, pengawasan kesehatan, kebersihan, respons terhadap persoalan di lapangan, serta komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.
 

Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan MBG diharapkan semakin tertata, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
 

Program nasional membutuhkan kerja bersama. MBG bukan hanya soal makanan sampai ke meja, tetapi juga memastikan makanan tersebut aman, bergizi, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi generasi Indonesia.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.rajamedia

Komentar: