Aleg PKS Hendry Munief Dukung Penuh Perjuangan Guru PPPK Jadi PNS

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Pendidikan - Anggota DPR RI Hendry Munief benar-benar menunjukkan komitmennya dalam mendukung dan menyuarakan aspirasi masyarakat, sekalipun di luar tupoksinya di alat kelengkapan dewan (AKD).

Hal ini terlihat dari dukungannya terhadap Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) yang tengah memperjuangkan guru bertatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Padahal anggota legislatif dari Fraksi PKS ini bukan duduk di Komisi Pendidikan, melainkan di Komisi VII DPR yang membidangi perindustrian, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, dan sarana publikasi.

Sediakan Rumah Singgah Tempat Penginapan

Bahkan politikus PKS asal Riau ini memfasilitasi perwakilan IPN dari Pekanbaru yang akan menyampaikan aspirasi di Jakarta. Dia menyediakan rumah singgahnya menjadi tempat penginapan para guru tersebut.

Seperti terlihat dari sebuah video yang diunggah di akun media sosialnya kemarin (Selasa, 9/9/2025), tampak Hendry Munief tengah bercengkerama dengan para pendidik dari daerah pemilihannya tersebut.

"Hari ini kita menyambut tamu-tamu dari PPPK, dari Ikatan Pendidik Nusantara Provinsi Riau, khususnya dari Pekanbaru. Alhamdulillah kita menyambut baik, ahlan wasahlan pada kita semua yang telah hadir di kesempatan ini," katanya.

"Kita berjuang bersama insya Allah. Mudah-mudahan perjuangan kita mulai nanti di Kementerian atau pun di DPR RI, bahkan mudah-mudahan bisa bertemu dengan Pak Presiden insya-Allah," sambung Hendry Munief.

Berharap Dukungan Hendry Munief

Salah seorang dari mereka menyampaikan, bahwa pihaknya akan bergabung dengan pengurus dan perwakilan IPN se-Indonesia. Mereka akan bersama-sama memperjuangkan nasib para guru yang masih bertatus PPPK agar menjadi PNS.

Karena itu, Hendry Munief diharapkan bisa memfasilitasi mereka bertemu pihak-pihak terkait, terutama Komisi X DPR yang membidangi pendidikan.

"Mohon Pak Hendry Munief bisa membantu kami untuk bisa beraudiensi atau sekaligus RDP (Rapat Dengar Pendapat) di Komisi X," timpal yang lainnya.