8 Parpol Nonparlemen Deklarasi GKSR, Perjuangkan Ambang Batas Parlemen 1%

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Sebanyak delapan partai politik (parpol) nonparlemen mendeklarasikan Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2025). Mereka sepakat memperjuangkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar satu persen.
 

Kedelapan parpol tersebut adalah Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. Deklarasi GKSR dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Hanura Ahmad Muqowam dan dihadiri seluruh pimpinan partai terkait.
 

Perjuangkan Empat Isu Utama Pemilu
 

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, GKSR akan memperjuangkan empat isu utama dalam empat tahun ke depan. 
 

"Intinya memperjuangkan suara rakyat yang selama ini suaranya terbuang oleh kepentingan politik yang ingin mempertahankan hegemoninya dengan syarat-syarat yang berat," kata Said.
 

Isu-isu yang akan diperjuangkan meliputi:

- Penyederhanaan verifikasi parpol nonparlemen untuk Pemilu 2028

- Penetapan ambang batas parlemen 1 persen

- Pemerataan dana politik untuk semua parpol

- Penerapan sistem pemilu campuran

Kepengurusan Sekretariat Bersama GKSR
 

GKSR telah membentuk kepengurusan Sekretariat Bersama (Sekber) dengan Ketua dijabat Oesman Sapta Odang (Hanura), Sekjen dari Partai Buruh, dan Bendahara dari PPP. Pembentukan sekber ini merupakan hasil pertemuan sejak Agustus 2025.
 

Said Iqbal mengungkapkan, delapan parpol dalam GKSR mengumpulkan sekitar 11 juta suara pada Pemilu 2024. 
 

"Demi menyelamatkan suara rakyat yang terbuang. Suara gabungan ini harus didengar. PT kami minta cukup satu persen," tegasnya.
 

Dukungan untuk Pemerintah Prabowo
 

Ketua Sekber GKSR Oesman Sapta Odang menegaskan bahwa gerakan ini tidak anti-pemerintah. Sebaliknya, seluruh parpol yang tergabung mendukung konstitusi dan pemerintahan Prabowo Subianto.
 

"Jangan ada kata-kata, Sekber GKSR ini anti pemerintah. Kami justru sangat mendukung pemerintah Prabowo," tandas OSO.
 

GKSR berencana melakukan lobi kepada Presiden Prabowo, pimpinan DPR RI, dan komisi terkait pemilu untuk memperjuangkan agenda mereka. Gerakan ini juga akan melakukan kampanye dan pemberdayaan masyarakat.