Janji Politik “Banjir Surut” Pramono-Doel Disorot Publik: Bukan Bim Salabim!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta — Memasuki Januari 2026, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung–Rano Karno menghadapi sorotan tajam terkait janji kampanye penanganan banjir. Fokus kritik publik kini mengarah pada efektivitas program dan kecepatan penyurutan banjir yang dinilai belum sesuai ekspektasi warga di tengah puncak musim hujan.
 

Janji kampanye untuk mempercepat surutnya genangan air kini berubah menjadi “tagihan politik” yang disuarakan masyarakat, lembaga advokasi, hingga DPRD DKI Jakarta.
 

Janji “Banjir Surut” Jadi Tagihan Publik
 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menilai pola penanganan banjir yang dijalankan Pemprov DKI masih menggunakan pendekatan lama. Metode yang dinilai “usang” tersebut dianggap tidak mampu menjawab persoalan banjir kronis di wilayah-wilayah rawan.
 

Di kawasan langganan banjir seperti Cipinang Melayu, warga bahkan mulai menyindir kepemimpinan saat ini sebagai “minim aksi dan penuh alasan”, karena genangan air dinilai tak jauh berbeda dibanding periode sebelumnya.
 

DPRD dan Warga Desak Realisasi Janji Kampanye
 

Kritik juga datang dari parlemen. Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim secara terbuka menagih janji konkret pasangan Pramono–Rano. Ia menegaskan, jutaan warga Jakarta masih menunggu solusi nyata atas banjir yang terus berulang setiap tahun.
 

Di wilayah Kebon Pala dan Kampung Melayu, warga kembali mengangkat janji relokasi ke rumah susun yang sempat disampaikan saat masa kampanye, namun hingga kini belum terealisasi secara menyeluruh.
 

Survei: Tingkat Ketidakpuasan Tembus 40 Persen
 

Memasuki hampir satu tahun masa jabatan sejak dilantik Februari 2025, evaluasi publik menunjukkan tantangan serius. Data survei per Desember 2025 mencatat 40,18 persen warga menyatakan tidak puas terhadap kinerja penanganan banjir Pemprov DKI.
 

Opini publik yang menguat di penghujung 2025 bahkan menilai respons pemerintah daerah terhadap banjir tergolong lambat, jauh dari ekspektasi yang dibangun selama kampanye.
 

Pramono: Banjir Bukan “Bim Salabim”
 

Menanggapi kritik tersebut, Pramono Anung menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa diselesaikan secara instan.
 

“Ini bukan bim salabim langsung selesai,” ujar Pramono.
 

Ia mengklaim, tanpa penerapan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dampak banjir pada awal 2026 justru bisa jauh lebih parah. Menurutnya, berbagai langkah mitigasi telah dilakukan untuk menekan risiko genangan ekstrem.
 

Anggaran Banjir 2026 Dijamin Tak Dipangkas
 

Untuk meredam kritik, Pemprov DKI memastikan komitmen anggaran penanganan banjir tetap terjaga. Pramono menegaskan, anggaran banjir tahun 2026 tidak akan dipangkas, meski dilakukan efisiensi di sektor lain.
 

Selain itu, proyek besar pengendalian banjir dan rob Jakarta dijadwalkan mulai berjalan lebih intensif pada 2026 dengan target penyelesaian pada 2027.
 

Pengerukan Kali Jadi Fokus Utama
 

Saat ini, Pemprov DKI memprioritaskan pengerukan seluruh kali dan sungai di Jakarta guna meningkatkan kapasitas tampung air. Langkah ini disebut sebagai fondasi teknis jangka pendek untuk menekan durasi genangan saat hujan ekstrem.
 

Publik Masih Menunggu Bukti Nyata
 

Meski sejumlah langkah teknis telah dijalankan, mulai dari pengerukan sungai hingga OMC, masyarakat dan DPRD masih menagih bukti nyata dari janji kampanye Pramono–Rano.
 

Awal 2026 menjadi fase krusial: apakah janji “banjir surut lebih cepat” akan terwujud, atau justru menjadi beban politik yang terus menghantui kepemimpinan Jakarta di tahun-tahun berikutnya.