4 Prajurit TNI Gugur, Sukamta Desak PBB Rombak Sistem Perlindungan UNIFIL

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Alarm bahaya bagi misi perdamaian dunia. Jatuhnya korban prajurit TNI di Lebanon memicu desakan keras dari DPR RI agar sistem perlindungan pasukan penjaga perdamaian segera dievaluasi total.
 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perlindungan dalam misi UNIFIL.
 

Korban Bertambah, Risiko Makin Nyata
 

Desakan ini muncul setelah jumlah prajurit TNI yang gugur dalam misi di Lebanon bertambah menjadi empat orang. Korban terbaru, Rico Pramudia, meninggal dunia setelah sempat dirawat di Beirut.
 

Peristiwa ini mempertegas bahwa medan operasi UNIFIL tidak lagi berada dalam situasi “aman”.
 

Mandat Harus Disesuaikan dengan Ancaman Baru
 

Sukamta menilai, mekanisme perlindungan yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan yang terus berubah.
 

“Kami mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mandat dan perlindungan pasukan agar sesuai dengan realitas ancaman,” tegasnya.
 

Menurutnya, eskalasi konflik di kawasan telah meningkatkan risiko secara signifikan bagi pasukan penjaga perdamaian.
 

Investigasi Transparan Wajib Dilakukan
 

Selain evaluasi sistem, DPR juga menuntut adanya investigasi terbuka atas insiden yang menewaskan prajurit TNI.
 

Sukamta menegaskan, perlindungan terhadap personel misi perdamaian adalah tanggung jawab bersama dan tidak boleh diabaikan oleh pihak mana pun.
 

Pemerintah Diminta Evaluasi Penugasan
 

DPR juga mendorong pemerintah Indonesia melakukan peninjauan komprehensif terhadap aspek keamanan, kesiapan, dan pola penugasan prajurit.
 

Namun, ia menegaskan langkah tersebut tidak boleh mengurangi komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
 

Eskalasi Konflik Jadi Peringatan Dunia
 

Kasus ini menjadi sorotan serius bagi komunitas internasional. Situasi di Lebanon menunjukkan bahwa misi perdamaian kini menghadapi ancaman yang semakin kompleks.
 

Jika tak ada penyesuaian, pasukan penjaga perdamaian berisiko menjadi korban berikutnya di tengah konflik yang terus memanas.
 

Pesannya jelas: misi damai tidak boleh mengorbankan keselamatan prajurit. Saat ancaman berubah, sistem perlindungan pun harus ikut berubah.