Tunda Payment ID, DPR Ingatkan Ancaman Kebocoran Data

RAJAMEDIA.CO - Padang, Parlemen – Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah meminta pemerintah menunda penerapan payment ID dalam setiap transaksi digital. 

Ia menilai kebijakan itu belum layak diterapkan karena perlindungan data pribadi (PDP) di Indonesia masih rapuh.
 

Perlindungan Data Belum Siap
 

“Kita ini untuk PDP itu belum siap. Kebocoran data seperti kasus BPJS tahun lalu itu sudah jelas merugikan masyarakat, tapi tidak ada ganti rugi yang diberikan,” tegas Sarifah saat kunjungan kerja reses di Padang, Sumatera Barat, Senin (11/8/2025).
 

Risiko Peretasan Tinggi
 

Politisi PDIP ini khawatir integrasi seluruh aktivitas keuangan dengan kartu identitas akan mempermudah peretasan.
 

“Kalau semua pembayaran—perbankan, multifinance, pinjol, e-wallet—digabungkan menjadi satu akun berbasis KTP, maka akan sangat mudah diretas,” ujarnya.
 

Minta Infrastruktur Keamanan Diperkuat
 

Sarifah mendesak pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur keamanan data sebelum mengimplementasikan payment ID.
 

“Kalau pengamanan data belum kuat, hacking akan sangat mudah dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.