Timwas DPR Optimistis Penyelenggaraan Haji 2025 Lebih Baik!

RAJAMEDIA.CO - Jeddah, Info Haji – Tim Pengawas (Timwas) DPR RI menyatakan optimisme tinggi terhadap kelancaran ibadah haji 1446 H/2025 M. Keyakinan itu muncul setelah memantau langsung kesiapan layanan di Arab Saudi serta menjalin dialog dengan para penyedia layanan (syarikah) dan Kementerian Haji Saudi.
 

"Semoga sukses dengan layanan syarikah ini. Kini ada perlombaan dalam memberikan pelayanan terbaik. Sejumlah fasilitas di Arafah dan Mina juga jauh lebih baik dari sebelumnya," ujar Marwan Dasopang, Pimpinan Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Timwas, saat ditemui di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Selasa (27/5/2025).
 

Pantauan Langsung ke Akomodasi, Transportasi, dan Armuzna
 

Dalam rangkaian kunjungannya, Timwas mencermati berbagai aspek krusial: mulai dari akomodasi, transportasi jemaah, hingga kesiapan menyambut puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
 

Marwan menegaskan bahwa skema murur dan tanazul yang diterapkan tahun ini akan membantu mengurai kepadatan. 

 

“Kalau tanazul berhasil, kita punya moral untuk minta tambahan kuota. Selama ini 221 ribu jemaah itu berdesakan di Mina. Kalau bisa diurai, kita bisa minta tambahan 20-30 ribu kuota,” ungkapnya.
 

Layanan Armuzna Butuh Pemetaan Risiko Serius
 

Meski yakin, Timwas tetap mengingatkan pemerintah agar tidak lengah dalam menghadapi fase Armuzna. Menurutnya, semua risiko harus dipetakan sejak dini agar kebijakan dapat disesuaikan secara tepat waktu.
 

"Kami khawatir, Armuzna tahun ini bisa jadi tantangan besar. Perlu dialog teknis intensif dengan Kementerian Haji Saudi agar tidak terjadi kekacauan," tegas Marwan.
 

DPR Soroti Haji Khusus & Rencana Kampung Haji
 

Tak hanya jemaah reguler, DPR juga menaruh perhatian pada penyelenggaraan haji khusus yang rawan praktik di luar kesepakatan. "Kadang ada janji palsu dari travel, ini harus diawasi lebih ketat," kata Marwan.
 

Lebih jauh, ia menilai rencana Presiden Prabowo untuk membangun Kampung Haji sangat strategis.

 

"Kalau ini terealisasi, biaya haji bisa ditekan. Tapi kita harus lobi serius, karena sistem Saudi kini berbasis syarikah, sementara kita masih mengedepankan pendekatan pemerintahan."
 

Petugas Jangan Sibuk Ibadah Sendiri!
 

Timwas yang terdiri dari lebih dari 50 anggota DPR lintas komisi—termasuk Komisi VIII, IX, V, dan XIII—secara aktif meninjau pemondokan, akses bus shalawat, dan kinerja petugas haji.
 

Marwan menegaskan, petugas harus benar-benar hadir melayani jemaah. 

 

“Jangan sampai petugas justru sibuk ibadah. Keberadaan mereka harus nyata di tengah jemaah, menjadi tangan panjang pelayanan negara,” tandasnya.