Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Sultan Najamuddin Usul Gubernur Dipilih Tak Langsung, Hemat & Efisien?

Laporan: Firman
Minggu, 23 Februari 2025 | 07:06 WIB
Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin. -
Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin. -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 23 Februari 2025 – Baru saja kepala daerah hasil Pilkada 2024 dilantik, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin sudah melempar wacana panas! Ia mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan secara tidak langsung alias tak lagi dipilih oleh rakyat.
 

Sultan melontarkan gagasan ini usai menghadiri pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (20/2).
 

"Ini hanya pendapat pribadi. Saya paham ini pasti memicu perdebatan, tapi demokrasi kita makin dinamis, jadi sah-sah saja untuk dikaji," ujar Sultan.
 

Gubernur Itu Perpanjangan Tangan Presiden
 

Menurut Sultan, posisi gubernur seharusnya lebih mirip kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah ketimbang pemimpin daerah yang berdiri sendiri.
 

"Negara kita ini negara kesatuan, bukan federal. Gubernur itu punya peran strategis sebagai pengawas dan pembina pemerintahan di kabupaten/kota, langsung di bawah Presiden," tegas mantan aktivis KNPI ini.
 

Ia khawatir kalau gubernur dipilih langsung, perbedaan warna politik bisa bikin hubungan pusat-daerah renggang.
 

"Jangan sampai gara-gara beda partai, ada gubernur yang malah menghambat program pemerintah pusat," katanya.
 

Efisiensi & Penghematan Demokrasi
 

Sultan berpendapat, pemilihan gubernur secara tidak langsung bisa membuat demokrasi lebih efisien dan sederhana.
 

"Kalau dipilih langsung, biaya politiknya besar. Dengan mekanisme baru, kita bisa pangkas biaya dan jalannya pemerintahan lebih solid," ujarnya.
 

Ia mengusulkan mekanisme seleksi berjenjang di DPRD provinsi, lalu kandidat terbaik disaring dan diajukan ke Presiden untuk ditetapkan sebagai gubernur-wakil gubernur.
 

"Ini bisa jadi bahan kajian akademisi, partai politik, dan masyarakat. Pilkada masih lima tahun lagi, kita bisa mendesain proses demokrasi yang lebih efektif," katanya.
 

Pelantikan oleh Presiden Jadi Momen Sakral
 

Sultan juga menyoroti momen pelantikan kepala daerah oleh Presiden sebagai sejarah baru yang patut diapresiasi.
 

"Kita bisa melihat ada suasana kebatinan dan energi politik yang sama antara presiden dan para kepala daerah. Ini sinyal bahwa pemerintah ingin membangun hubungan erat di semua tingkatan," katanya.
 

Ia pun mengaku ikut langsung mendampingi Presiden menyalami ribuan kepala daerah dan keluarganya.
 

Apakah usulan Sultan ini bakal mendapat dukungan? Atau justru memicu polemik baru?rajamedia

Komentar: