Beringin Panas! Bahlil Copot Ijeck dari Ketua DPD Golkar Sumut, Ahmad Doli Ditunjuk Jadi Plt

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia resmi mencopot Musa Rajekshah (Ijeck) dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut). Pergantian ini ditegaskan sebagai bagian dari penataan organisasi jelang pelaksanaan musyawarah daerah (Musda).
 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menegaskan, keputusan tersebut murni untuk kepentingan teknis dan kelancaran Musda DPD Golkar Sumut.
 

“Pergantian untuk kepentingan penyelenggaraan musda saja,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
 

Ijeck Ditarik ke DPP Golkar
 

Sarmuji menjelaskan, pencopotan Ijeck juga berkaitan dengan penarikannya sebagai pengurus di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Dengan perubahan tersebut, DPP Golkar menunjuk figur baru untuk memimpin sementara roda organisasi di Sumatera Utara.
 

Sebagai pengganti, Ahmad Doli Kurnia Tandjung ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumut.
 

SK DPP Golkar Sudah Terbit
 

Keputusan pencopotan Ijeck dan penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Sumut tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Sumut.
 

Dalam SK tersebut, DPP Golkar secara resmi menunjuk dan mengesahkan Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar, sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut.
 

Tugas Utama: Sukseskan Musda
 

Sebagai Plt, Ahmad Doli Kurnia Tandjung diberi mandat utama untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Musda DPD Partai Golkar Sumut sesuai dengan ketentuan dan aturan organisasi yang berlaku.
 

Selain itu, Doli juga diwajibkan:
 

1. Melaporkan pelaksanaan Musda kepada DPP Golkar
 

2. Menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi secara penuh selama masa pelaksana tugas
 

Langkah ini menegaskan sikap DPP Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia untuk memastikan konsolidasi partai berjalan tertib, solid, dan sesuai mekanisme organisasi menjelang agenda strategis di daerah.