Selama Tidak Anarkis BIN Tak Persoalkan Rencana Demo Protes Kenaikan Harga BBM

Raja Media (RM), Keamanan- Demonstrasi masyarakat menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan suatu hal yang sah.

Demikian penilaian Badan Intelijen Negara (BIN) melalui jurubicaraya Wawan Hari Purwanto, dalam keterangan resmi, Minggu, (4/9).

Menurut Wawan, masyarakat berhak untuk menyuarakan tuntutan melalui unjuk rasa selama mengikuti aturan yang berlaku dan tidak bertindak anarkis.

"Demo bukan sesuatu yang dilarang, namun tetap harus mengikuti aturan main, waktu dan tidak anarkis, serta memberitahukan sebelumnya kepada yang berwajib. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan," ujar Wawan.

Terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM, pemerintah juga mengalihkan anggaran subsidi BBM ke bantuan langsung tunai (BLT BBM).

Bantuan itu rencananya bakal diberikan kepada 30 persen masyarakat paling miskin di Indonesia.

MeWawan mengimbau masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) supaya tepat sasaran.

"Masyarakat diharapkan ikut melihat dan mengawasi penyaluran bantuan tunai langsung agar tepat sasaran dengan data yang akurat, supaya tidak memicu protes di masyarakat," imbuh Wawan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif telah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi, pertalite dan solar subsidi, serta bahan bakar subsidi pertamax, pada Sabtu, 3 September 2022.

Rinciannya, harga pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Kebijakan itu kemudian menuai gelombang protes dari berbagai kalangan. Pengamat hingga masyarakat ramai-ramai mengkritik keputusan tersebut, hingga tak sedikit juga yang berencana menggelar demo dalam waktu dekat.

Puluhan ribu buruh berencana akan melakukan aksi unjuk rasa di 33 provinsi pada Selasa, 6 September 2022.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan aksi tersebut bakal berpusat di gedung DPR RI, diikuti buruh di berbagai daerah seluruh Indonesia.