Satgas Galapana DPR Soroti Empat Masalah Utama Penanganan Pasca-Bencana di Sumatra

RAJAMEDIA.CO - Banda Aceh – Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI mengidentifikasi empat persoalan krusial yang perlu segera ditindaklanjuti dalam penanganan dampak bencana di wilayah Sumatra.
 

Keempat masalah itu adalah normalisasi sungai, pembukaan akses jalan ke wilayah terisolir, penyediaan hunian sementara (huntara), dan pembersihan rumah warga yang terdampak. Hal itu merupakan kesimpulan dari hasil koordinasi yang dilakukan Satgas Galapana DPR pada 1-5 Januari 2025, sebagaimana disampaikan dalam Rapat Koordinasi di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
 

"Sesuai arahan Ketua Satgas, kita minta langsung kepada bupati mana prioritas yang harus segera ditindaklanjuti dari sekian banyak permasalahan," kata Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, yang juga mewakili Satgas Galapana DPR, dalam rapat bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah.
 

Normalisasi Sungai dan Akses Jalan Jadi Prioritas
 

Legislator dari Dapil Aceh II itu menjelaskan, persoalan pertama yang paling mendesak adalah normalisasi sungai. Usulan ini datang langsung dari kepala daerah dan masyarakat setempat.
 

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra ini, banyak sungai di wilayah terdampak yang masih tersumbat material kayu dan berpotensi menimbulkan banjir susulan jika terjadi hujan. "Sungai ini dulu yang kita kejar," ungkap Khalid.
 

Prioritas kedua adalah pembukaan akses jalan, terutama ke wilayah-wilayah yang masih terisolir pascabencana. Khalid menegaskan, akses yang lancar sangat vital untuk distribusi bantuan dan proses pemulihan.
 

Penyediaan Huntara dan Pembersihan Rumah
 

Untuk prioritas ketiga, yakni penyediaan huntara, Khalid menyebut telah ada rencana pembangunan 15.000 unit. Satgas DPR disebut dapat membantu menyelesaikan kendala teknis, seperti pengadaan lahan.
 

"Seperti Bupati Aceh Tamiang, tidak dikasih lahan oleh PTPN. Ada miskomunikasi yang terjadi, alhamdulillah selesai," ujarnya.
 

Adapun prioritas keempat adalah pembersihan rumah warga, khususnya yang masuk kategori rusak ringan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan sehingga warga tidak perlu terlalu lama mengandalkan huntara. 
 

"Kalau ada pembersihan, mungkin mereka tidak perlu huntara," kata Khalid.
 

15 Kabupaten/Kota di Sumatra Belum Pulih
 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 15 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih berstatus belum pulih pascabencana.
 

Di Aceh, tujuh wilayah terdampak adalah Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sementara di Sumatra Utara, lima wilayah yang tercatat adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga.
 

Di Sumatra Barat, tiga daerah yang belum normal adalah Tanah Datar, Kota Padang, dan Kota Pariaman, dengan Kabupaten Agam disebut sebagai wilayah dengan kondisi terberat.
 

Meski telah memiliki pemetaan awal, Mendagri menekankan pentingnya mendengarkan laporan langsung dari para kepala daerah di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh sebelum mengambil langkah penanganan lebih lanjut.