Viral Konten “Cukup Aku yang WNI, Anak Jangan”,  Komisi X Panggil Dirut LPDP Sebelum Lebaran

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Polemik konten viral bertajuk “cukup aku yang WNI, anak jangan” menyeret perhatian parlemen. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani memastikan pihaknya akan memanggil Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, untuk meminta penjelasan resmi.
 

“Sebelum Lebaran, kita akan undang Dirut LPDP ke Komisi X,” tegas Lalu Hadrian.
 

Langkah ini diambil menyusul sorotan publik terhadap alumni LPDP yang membuat konten kontroversial terkait status kewarganegaraan.
 

Aturan Ada, Sosialisasi Lemah
 

Lalu mengaku telah bertemu dengan Sudarto beberapa waktu lalu untuk membahas mekanisme beasiswa LPDP. Dalam pertemuan itu, ia mendapat penjelasan bahwa regulasi sebenarnya sudah tersedia.
 

Namun, menurutnya, persoalan utama terletak pada kurangnya sosialisasi aturan kepada para penerima beasiswa.
 

“Pada prinsipnya mereka sudah punya aturan. Tapi permasalahannya adalah aturan tersebut belum tersosialisasikan dengan baik,” ujarnya.
 

Bagi Komisi X, polemik ini bukan sekadar soal viralitas konten, melainkan menyangkut etika dan mandat publik terhadap pengelolaan dana pendidikan negara.
 

55.641 Penerima, Dari Siapa Saja?
 

Data yang disampaikan menyebutkan total penerima beasiswa LPDP hingga saat ini mencapai 55.641 orang. Angka besar itu memicu pertanyaan mendasar soal komposisi penerima.
 

Lalu menuntut transparansi: apakah kuota tersebut sudah mengakomodasi masyarakat kurang mampu? Apakah sudah menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)? Apakah lulusan pondok pesantren dan sekolah keagamaan turut terfasilitasi?
 

“Pertanyaannya, 55.641 ini dari mana saja? Apakah sudah masuk orang kurang mampu? Sudah terakomodir dari 3T? Sudah ada alumni ponpes?” tegasnya.
 

Ia tak ingin LPDP dipersepsikan hanya dinikmati kalangan tertentu seperti artis atau anak pejabat.
 

“Saya ingin LPDP transparan agar anggapan publik tidak hanya untuk golongan tertentu,” katanya.
 

Ekosistem Talenta Dinilai Belum Siap
 

Selain soal transparansi, Lalu juga menyoroti lemahnya ekosistem nasional dalam menyerap lulusan LPDP. Ia menilai pengiriman mahasiswa ke luar negeri harus selaras dengan kebutuhan industri dan pemerintahan di dalam negeri.
 

“Seharusnya sebelum mengirim, dilihat dulu kebutuhan dalam negeri seperti industri, government, dan lainnya,” ujarnya.
 

Menurutnya, Indonesia memiliki banyak talenta muda, namun belum memiliki sistem yang kuat untuk memetakan dan menampung keahlian mereka secara optimal.
 

“Kita banyak punya talenta muda yang masih diabaikan negara karena kita tidak punya ekosistem yang benar,” pungkasnya.
 

Pemanggilan Dirut LPDP nanti diproyeksikan menjadi momentum evaluasi menyeluruh—bukan hanya soal satu konten viral, tetapi tentang arah dan akuntabilitas investasi pendidikan bangsa.