Roberth Rouw Sebut Kerusakan Hutan Pemicu Utama Bencana Sumatra

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyoroti akar masalah di balik bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. 
 

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa bencana yang menelan ratusan korban jiwa itu bukan semata-mata disebabkan cuaca ekstrem, melainkan akibat praktik pengrusakan hutan skala besar yang dibiarkan.

“Kalian lihat saja, di banjir yang turun itu berapa banyak kayu gelondongan yang dibawa air. Berarti ada pengrusakan hutan yang masih dilakukan di daerah-daerah itu,” tegas Roberth dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Rabu (3/12/2025).

Tolak Narasi Cuaca Ekstrem Sebagai Penyebab Tunggal
 

Roberth dengan tegas menolak narasi yang menjadikan cuaca ekstrem sebagai satu-satunya kambing hitam. Ia mengingatkan bahwa curah hujan tinggi sebenarnya bukanlah fenomena baru di Indonesia.

“Dulu juga ada hujan lebat tetapi tidak terjadi apa-apa. Kenapa sekarang ada terjadi? Ini alam menunjukkan bahwa ini loh yang dilakukan oleh manusia terhadap alam,” ujarnya.
 

Pernyataan ini menyiratkan bahwa faktor antropogenik, yaitu kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, telah mengurangi daya dukung alam dalam menahan dan mengalirkan air.
 

Desakan Penindakan Hukum untuk Perusak Hutan

Menyampaikan duka cita atas korban jiwa yang jumlahnya terus bertambah, Roberth mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga melakukan penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan hutan.
 

“Harus ada penanganan, penindakan hukum dilakukan. Karena ada perusakan hutan besar-besaran dilakukan di sana. Setelah kejadian baru terbuka mata, ternyata ada perusakan hutan yang begitu besar di sana,” tegasnya.
 

Data korban yang ia sampaikan per 30 November 2025 telah mencapai 442 orang meninggal dan 402 orang hilang, menunjukkan skala bencana yang sangat serius.
 

Evaluasi Aktivitas Perusahaan Kehutanan di Wilayah Rawan
 

Sebagai langkah pencegahan, Roberth meminta pemerintah segera mengevaluasi seluruh aktivitas perusahaan kehutanan di wilayah-wilayah rawan bencana, khususnya di kawasan yang baru terdampak.

“Tidak boleh tunggu sampai ada korban jiwa lagi. Masyarakat menjadi korban, menjadi tumbal karena ada perusahaan-perusahaan hutan yang dilakukan,” tutupnya.

Desakan ini menekankan pentingnya audit lingkungan dan penegakan hukum yang proaktif, bukan reaktif, untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih tegas dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.