Revisi Tatib, Rifqinizamy: DPR Bukan Malaikat Pencabut Nyawa Pejabat!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 17 Februari 2025 – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menepis kabar miring soal revisi Tata Tertib (Tatib) DPR yang disebut bisa langsung mencopot pejabat negara. Ia menegaskan, DPR tidak sembarangan menilai kinerja pejabat hingga menjatuhkan sanksi pencopotan.
 

Menurut Rifqi, mekanisme evaluasi tetap dilakukan melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau Komisi di DPR, yang akan menggelar rapat evaluasi komprehensif sebelum menyampaikan hasilnya ke pimpinan DPR. Selanjutnya, keputusan ada di tangan presiden.
 

"Tugas kami menyampaikan ke pimpinan (DPR), nanti pimpinan yang menyampaikan ke presiden. Kami hanya melakukan evaluasi, keputusan tetap di tangan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan," tegas Rifqi dalam keterangannya, Senin (17/2).
 

Evaluasi Bukan Asal Copot
 

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan, substansi evaluasi DPR tidak sekadar menilai kinerja, tapi juga bisa menyangkut dugaan penyimpangan perilaku pejabat negara. Namun, tetap ada ruang bagi pejabat terkait untuk memberikan klarifikasi.
 

"Tugas komisi yang dulu melakukan fit and proper test ya hanya mengevaluasi. Kami punya fakta dan data tentang kinerja mereka. Bahkan, kalau ada penyimpangan perilaku, misalnya, itu juga bisa masuk dalam evaluasi," bebernya.
 

Lebih lanjut, Rifqi memastikan bahwa rapat evaluasi bukan vonis sepihak. Pejabat negara tetap diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi dalam forum yang sifatnya dialogis.
 

"Kalau ada fakta dan bukti yang kita ungkapkan, tentu kita kasih kesempatan mereka untuk klarifikasi. Setelah itu, kita buat berita acara evaluasi," sambungnya.
 

Keputusan Ada di Presiden
 

Rifqi menegaskan, hasil evaluasi bukan berarti otomatis berujung pada pencopotan. Keputusan akhir tetap di tangan presiden, apakah akan memberikan peringatan, teguran, atau pencopotan pejabat terkait.
 

Ia juga mengingatkan publik agar tidak salah paham soal revisi Tatib DPR.
 

"Jangan berpikir kalau kami melakukan evaluasi, berarti kami beralih profesi jadi malaikat pencabut nyawa pejabat. Jangan gitu dong. Kami tetap bekerja secara proporsional dan profesional," pungkasnya.
 

Dengan demikian, polemik soal revisi Tatib DPR yang disebut bisa mencopot pejabat negara langsung dimentahkan. DPR tetap berpegang pada mekanisme konstitusional, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.