Puan Buka Rapat Paripurna RAPBN 2026, Sri Mulyani Beber Kerangka Ekonomi Makro

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Rapat Paripurna ke-18 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
 

Dengan suara tegas dan penuh wibawa, Puan memimpin langsung sidang paripurna yang mengagendakan penyampaian pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-18... dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Puan di hadapan anggota dewan dan jajaran kabinet yang hadir.
 

Turut mendampingi Puan di meja pimpinan sidang, tiga Wakil Ketua DPR RI: Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
 

Surpres Masuk, Sri Mulyani Tampil
 

Sidang paripurna dibuka dengan pembacaan Surat Presiden (Surpres) yang masuk ke DPR RI. Di antaranya adalah permintaan pertimbangan terhadap calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk negara sahabat, serta penunjukan wakil pemerintah yang akan menyampaikan KEM dan PPKF RAPBN 2026.
 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian naik ke podium dan menyampaikan secara lengkap arah kebijakan fiskal 2026 beserta kerangka ekonomi makro yang menjadi fondasi penyusunan RAPBN tahun depan.
 

Fraksi Siap Bicara Pekan Depan
 

Usai penyampaian dari Menkeu, Puan menutup sidang dengan menyampaikan bahwa pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI atas KEM dan PPKF akan dibacakan dalam Rapat Paripurna pekan depan, Selasa, 27 Mei 2025.

“Oleh karena itu kami mohon seluruh Fraksi agar dapat menyiapkan pandangan fraksinya masing-masing,” ujar Puan mengingatkan.

 

Dengan dibukanya pembahasan RAPBN 2026, DPR dan Pemerintah mulai memasuki fase krusial dalam menentukan arah kebijakan fiskal nasional — dari pengelolaan defisit hingga keberpihakan anggaran terhadap sektor prioritas rakyat.