PTS Menjerit! DPR Sorot Jalur Masuk PTN Terlalu Banyak

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Suara kampus swasta makin keras terdengar. Di tengah gempuran jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS) mengaku tertekan. Isu ini mencuat dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Pekanbaru, Kamis (9/4/2026).
 

Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, blak-blakan: kebijakan jalur masuk PTN yang terlalu banyak dinilai berdampak serius pada keberlangsungan PTS.
 

Jalur PTN Terlalu Banyak, PTS Tertekan
 

Aspirasi dari kampus-kampus, terutama swasta, mengerucut pada satu hal: pembukaan jalur masuk PTN perlu dievaluasi.
 

“Banyak sekali aspirasi dari kampus swasta, supaya jalur di negeri ini jangan terlalu banyak pembukaannya,” ujar Karmila.
 

Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar soal persaingan, tapi menyangkut kualitas dan keberlangsungan pendidikan tinggi secara keseluruhan.
 

DPR Bentuk Panja, Cari Titik Keseimbangan
 

Merespons keluhan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi X langsung bergerak.
 

Panja (Panitia Kerja) dibentuk untuk mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru.
 

Tujuannya jelas:
 

1. Menjaga keseimbangan antara PTN dan PTS 

2. Mendorong keduanya tumbuh bersama 

3. Menghindari ketimpangan kualitas 
 

“Kami ingin semua PTN dan PTS sama-sama hidup dan berkembang,” tegas Karmila.
 

BOPTS Disiapkan, PTS Dapat Nafas Baru
 

Tak hanya soal jalur masuk, DPR juga mulai melirik solusi konkret: dukungan anggaran.
 

Selama ini, PTN mendapat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Kini, DPR mengkaji skema serupa untuk swasta: BOPTS.

“Bukan hanya BOPTN, ke depan juga akan ada BOPTS,” ungkap politisi Golkar itu.
 

Jika terealisasi, ini bisa menjadi “angin segar” bagi PTS yang selama ini berjuang mandiri.
 

KIP Kuliah Disorot, Partisipasi Masih Rendah
 

Karmila juga menyinggung program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
 

Menurutnya, skema distribusi perlu dievaluasi agar lebih adil dan tidak semata berbasis akreditasi kampus.
 

Pasalnya, angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih sekitar 34 persen—angka yang dinilai belum ideal.
 

10 Persen Mahasiswa Gagal Daftar Ulang
 

Fakta lain yang tak kalah mencemaskan: banyak mahasiswa yang sudah diterima, tapi gagal melanjutkan.
 

Data dari Universitas Riau menyebut sekitar 10 persen mahasiswa tidak daftar ulang.
 

Penyebabnya klasik: ekonomi.
 

“Ini tentu akibat kemampuan untuk membayar,” kata Karmila.
 

Target Besar: Cegah Pengangguran Intelektual
 

Semua persoalan ini kini dibawa ke meja pembahasan, termasuk dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
 

Karmila menegaskan, tujuan akhirnya bukan sekadar memperbaiki sistem, tapi menciptakan lulusan berkualitas.
 

“Kita tidak ingin menciptakan pengangguran intelektual, tapi intelektual yang mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja,” pungkasnya.
 

Taruhan Masa Depan Pendidikan
 

Persoalan jalur masuk, pendanaan, hingga akses pendidikan kini jadi satu paket besar.
 

Jika tak ditata, PTS bisa terus terpinggirkan. Jika dibenahi, ekosistem pendidikan bisa tumbuh seimbang.
 

Dan di situlah masa depan pendidikan tinggi Indonesia sedang dipertaruhkan.