Prof. Din Bicara Wawasan Madani untuk Tata Dunia Baru yang Damai dan Adil

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Politik Islam - Wawasan negara madani yang intensif dibicarakan akhir-akhir ini sesungguhnya berhimpit dengan negara Pancasila. Maka, negara madani adalah negara Pancasila, dan negara Pancasila adalah negara madani itu sendiri.

Demikian ditegaskan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, dalam diskusi yang diadakan Paramadina Institute for Ethics and Civilization (PIEC) di Hotel Ambhara, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Diskusi terbatas diikuti sekitar 50 pakar ini juga menghadirkan Direktur PIEC yang juga dosen senior Universitas Paramadina, Pipip A. Rifai Hasan, PhD, sebagai pembicara. Dipandu dosen Universitas Paramadina, Tia Rahmania, MPsi, diskusi ini berlangsung akrab dan dialogis hingga jelang waktu shalat Jum'at.

Diperkenalkan Cak Nur, Dipopulerkan Anwar Ibrahim

Negara madani (selama ini sering dikaitkan dengan masyarakat madani sebagai pengganti istilah civil society dalam bahasa Inggeris) digagas Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Gagasan itu sendiri sebenarnya merupakan implementasi dari konsep masyarakat madani pada tataran negara.

Konsep masyarakat madani pertama kali dikenalkan di Indonesia oleh alm. Nurcholis Madjid (Cak Nur) pada 1980-an dan menjadi populer kala Anwar Ibrahim mengangkatnya dalam pidatonya pada Festival Istiqlal tahun 1945 sebagai pengganti istilah civil society. Ketika dipilih sebagai PM Malaysia, Anwar Ibrahim mengaitkannya dengan negara.

Menurut Din Syamsuddin, konsep madani sering dikaitkan dengan Madinah, suatu entitas masyarakat yang dikenalkan Nabi Muhammad SAW setelah berhijrah ke Yatsrib pada tahun 622. Saat itu, masyarakat Yatsrib yang kemudian berubah jadi Madinah merupakan entitas kemajemukan atas dasar agama dan suku. Maka Masyarakat Madani adalah entitas kemajemukan yang bersifat inklusif.

Selain mewujudkan Madinah, lanjut mantan Ketua Umum MUI Pusat ini, Nabi Muhammad SAW sudah membangun sebelumnya ummah, suatu komunitas kaum beriman yang mengedepankan al-musawah (persamaan), al-'adalah (keadilan), dan al-syura (permusyawaratan. Tiga filar utama ini menjadi dasar masyarakat madani, ditambah kebersamaan dan kerja sama untuk membangun kemakmuran bersama.

Perlu Rumusan agar Wawasan Madani Visibel, Viabel,

Menurut Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta ini, wawasan madani dapat diajukan sebagai solusi bagi perwujudan tata dunia baru yang damai, adil, sejahtera, berdasarkan nilai-nilai etika. Pada titik inilah agama-agama dapat berkontribusi menggantikan tata dunia rusak, tak teratur, dan tak pasti dewasa ini.

Dalam kaitan di atas, wawasan madani dapat diusulkan sebagai solusi alternatif bagi sistem dunia yakni sebagai paradigma etika baru yang merupakan titik temu pandangan agama-agama dunia.

"Pada konteks inilah para cendekiawan muslim perlu merumuskan wawasan madani untuk menjadi visibel, viabel, dan workable bagi perwujudan tata dunia baru yang damai, adil, makmur, berkeadaban, dan berperadaban," demikian Prof. Din Syamsuddin.