Impor Susu Masih 80 Persen, Titiek Soeharto Wanti-wanti Ancaman Kedaulatan Pangan!

RAJAMEDIA.CO - Malang, Legislator — Komisi IV DPR RI menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku susu yang masih mencapai 80 persen. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas protein hewani yang selama ini kurang mendapat perhatian serius.
 

Sorotan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke peternakan PT Greenfields Indonesia di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025).
 

Susu Belum Jadi Prioritas Pangan Strategis
 

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) menegaskan, ketahanan pangan tidak boleh dipersempit hanya pada komoditas beras dan jagung. Menurutnya, susu merupakan sumber protein strategis yang perannya sangat penting bagi pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak.
 

“Fakta menunjukkan bahwa 80 persen kebutuhan bahan baku susu nasional masih dipenuhi melalui impor. Ini tentu tidak sehat bagi kemandirian pangan kita,” ujar Titiek.
 

Ia menambahkan, situasi tersebut semakin diperparah oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sempat menekan populasi sapi perah di dalam negeri dan berdampak pada menurunnya produksi susu nasional.
 

Produksi Lokal Masih Tertinggal
 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengungkapkan bahwa kontribusi industri susu nasional terhadap kebutuhan dalam negeri masih relatif kecil. Ia mencontohkan PT Greenfields yang telah beroperasi sejak 1997, namun baru mampu memasok sekitar 14 persen kebutuhan susu nasional.
 

“Sebagian besar pasokan susu kita masih berasal dari impor, dan itu dalam bentuk susu bubuk atau bahan baku, bukan susu segar,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
 

Menurut Panggah, ketergantungan pada susu impor perlu dikurangi secara bertahap melalui kebijakan yang berpihak pada peternak dan industri lokal.
 

Dorong Kebijakan Kurangi Impor
 

Panggah menekankan perlunya intervensi kebijakan pemerintah agar pengembangan industri persusuan nasional bisa lebih agresif. Ia juga menyoroti keunggulan susu segar produksi lokal yang dinilai memiliki kandungan nutrisi lebih baik dibandingkan produk impor berbentuk bubuk.
 

“Fresh milk produksi dalam negeri sebenarnya lebih berkualitas. Tinggal bagaimana negara hadir melalui regulasi dan insentif agar industri lokal tumbuh,” ujarnya.
 

DPR Siap Awasi dan Evaluasi Regulasi
 

Komisi IV DPR RI, lanjut Panggah, akan mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk memastikan adanya langkah konkret dalam menekan impor susu. Selain itu, DPR juga siap mengevaluasi berbagai regulasi yang dinilai menghambat investasi dan pengembangan industri persusuan nasional.
 

“Tujuannya jelas, agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor dan bisa menuju kemandirian pangan, termasuk di sektor susu,” pungkasnya.
 

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, DPR, dan pelaku usaha dalam membangun industri persusuan nasional yang berkelanjutan dan berdaulat.