Presiden LIRA Larang Kader Terlibat Anarkis, Desak Prabowo Redam Kemarahan Rakyat!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam  - Menyikapi situasi nasional terkini, Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Andi Syafrani mengeluarkan pernyataan sikap dan arahan resmi untuk seluruh pengurus dan relawan LIRA se-Indonesia. 
 

Dalam pernyataannya yang dikeluarkan pada Sabtu (31/8/2025), organisasi masyarakat ini menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah.
 

Pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Andi Syafrani ini berisi sembilan poin penting yang mencakup larangan keterlibatan dalam anarkisme, pengawasan pemerintahan, hingga kritik terhadap aparat keamanan.
 

Larangan Keras Terlibat Anarkis dan Penjarahan
 

Poin pertama yang ditegaskan Syafrani adalah larangan keras bagi seluruh jajaran pengurus dan relawan LIRA untuk terlibat dalam tindakan anarkis dan penjarahan di mana pun. 
 

"Terus bersama rakyat dan menyuarakan aspirasi rakyat sebagai instrumen penting menciptakan keseimbangan dan kepedulian," tegasnya.
 

LIRA berkomitmen untuk menjadikan organisasinya sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan pemerintahan.
 

Pengawasan Ketat terhadap Pemerintahan dan Korupsi
 

Andi Syafrani mengajak seluruh kader LIRA untuk terus bergerak mengawasi pemerintahan dan melaporkan perilaku korupsi pejabat. 
 

"Seperti yang sudah berjalan selama ini, agar menjaga Indonesia bebas dari korupsi," imbuhnya.
 

Organisasi ini juga meminta elit pemerintahan untuk bersikap ramah, sopan, dan terbuka dalam menerima aspirasi rakyat serta mempertimbangkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
 

Kritik untuk Aparat dan Presiden
 

Dalam pernyataan tegasnya, LIRA meminta Presiden Republik Indonesia untuk melindungi rakyat, terutama mahasiswa, dalam menyampaikan aspirasinya. 
 

"Bukan malah memerintahkan aparat untuk menembak rakyat," tandas Syafrani.
 

LIRA juga mendesak presiden untuk mencopot dan menghukum aparat keamanan yang bertindak brutal dan melanggar hukum dalam menangani unjuk rasa.
 

Dukungan untuk Kebijakan Pro Rakyat
 

Di sisi lain, LIRA menyatakan dukungannya kepada Presiden RI untuk mengambil kebijakan yang menyelesaikan akar masalah kemarahan publik. 
 

"Presiden harus tegas dan berani untuk mengganti menteri atau pembantunya yang tidak mendukung perubahan dan perbaikan ekonomi di masyarakat," ujar Syafrani.
 

Organisasi ini meminta semua pihak untuk meredakan amarah dan menyalurkan aspirasi dengan damai dan tertib, sekaligus mendukung gerakan penyampaian aspirasi yang baik untuk menciptakan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
 

Pernyataan ini ditutup dengan doa agar seluruh bangsa Indonesia dilindungi Tuhan dan diberikan kekuatan melewati masa sulit dengan kebersamaan dan kegotong-royongan.