Prabowo Ternyata Siapkan Kementerian Haji sejak 20 Tahun Lalu, Ini Alasan Lengkapnya

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Haji - Indonesia untuk pertama kalinya memiliki Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj), tepatnya pada Pemerintahan Prabowo Subianto saat ini. Ide pembentukan Kemenhaj bukan datang tiba-tiba. Tapi berdasarkan pemikiran yang mendalam, bahkan sejak mantan Pangkostrad tersebut terjun ke politik lebih dari 20 tahun yang lalu.

"Sebenarnya pembentukan Kementerian Haji itu adalah visi politik Pak Prabowo sejak beliau masuk masuk dunia politik. Jadi lebih dari 20 tahun yang lalu Pak Prabowo sudah bicara tentang Kementerian Haji dalam diskusi-diskusi terbatas," jelas Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak, seperti dikutip sesaat lalu Senin (22/9/2025).

Berbicara dalam siniar di kanal YouTube @TORPEDO PODCAST, dia melanjutkan, visi politik ini lalu dituangkan secara resmi dalam visi-misi Prabowo selaku calon presiden ketika mengikuti pemilihan presiden. Bahkan pada Pilpres 2014 dan 2019, nomenklatur yang digagasnya persis sama dengan saat ini, yaitu Kementerian Haji dan Umroh.

Sementara pada Pilpres 2024 yang akhirnya dimenangkan Prabowo, nama yang diusulkan sedikit mengalami perubahan menjadi Kementerian Haji dan Wakaf. Meskipun kementerian ini tidak jadi dibentuk di awal pemerintahannya tahun lalu. Karena ada yang luput diantisipasi saat itu, yaitu ternyata UU Haji dan UU Wakaf berdiri sendiri-sendiri.

"Sedangkan UU Haji itu secara eksplisit menyebutkan bahwasanya penyelenggara haji itu adalah Kementerian Agama. Maka akhirnya Pak Prabowo membuat Badan Penyelenggara Haji sebagai badan transisi sambil melakukan revisi undang-undang," jelas Wamen Dahnil, yang menjabat Wakil Kepala BP Haji sebelum bertransformasi menjadi Kemenhaj.

Dari Pragmatis hingga Ideologis

Lebih jauh dia menjelaskan, pembentukan Kemenhaj ini tidak lepas dari pemikiran Prabowo tentang pentingnya spesialisasi sektor-sektor yang memiliki skala ekonomi besar. Di samping adanya landasan ideologi. Seperti Koperasi dan UKM yang sebelumnya berada dalam satu kementerian, kini dipecah.

"Jadi satu, ada alasan pragmatisme. Dalam hal ini alasan pragmatismenya tentu adalah argumentasi skala ekonomi yang besar. Di sisi lain ada alasan ideologisnya. Ideologi ekonomi, kalau koperasi Pasal 33 (UUD 1945) dan sebagainya," beber Dahnil yang lama menjadi juru bicara Prabowo sebelumnya.

Nilai Ekonomi Haji Mencapai Rp60 T

Pertimbangan ini jugalah yang mendasari pembentukan Kemenhaj. Pertama, Dahnil menguraikan, pelaksanaan ibadah haji memiliki nilai dan skala ekonomi yang sangat besar. Perputaran uang di sektor perhajian Indonesia per tahun mencapai hampir Rp60 triliun.

"Dan, (pelaksanaan haji) punya dampak yang luar biasa dalam perekonomian. Skala ekonomi yang besar, menyerap tenaga kerja yang besar, dapat perhatian yang juga luar biasa dari rakyat Indonesia, bukan hanya umat Islam tapi umat beragama lainnya," ungkap mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Semangat Kebangsaan Para Haji

Kedua, bagi bangsa Indonesia, pelaksanaan haji juga memiliki landasan ideologis. Bahkan haji merupakan simbol kebangsaan, nasionalisme, dan kerakyatan. Karena para pendiri bangsa terutama generasi awal pada umumnya adalah mereka-mereka yang saat itu telah melaksanakan ibadah haji.

"Bapak-bapak bangsa kita disadari betul oleh Presiden Prabowo itu adalah para haji-haji. Haji Oemar Said, HOS, Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, Haji Ahmad Dahlan, Haji Hasyim Asy'ari, Haji Samanhudi, dan para haji-haji lainnya," ucap penggagas Sekolah Pemikiran Bapak Bangsa ini.

Menariknya sambung Wamen Dahnil, para tokoh bangsa tersebut pada umumnya pergi ke Tanah Suci, Mekkah, kala itu tidak hanya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi juga menetap beberapa tahun untuk belajar. Di samping menggali ilmu agama, mereka juga menyerap semangat kebangsaan yang sedang mencuat di kawasan Timur Tengah pada saat itu.

Sehingga ketika kembali ke Tanah Air, para founding fathers itu menggalakkan gerakan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga mengobarkan semangat nasionalisme. Seperti KH Hasyim Asy'ari yang menggelorakan Resolusi Jihad.

"Landasan historis ini jadi simbolisasi bahwasanya haji dan praktik ritual haji itu punya dimensi kebangsaan dan nasionalisme dan sangat kontributif untuk kemerdekaan Indonesia dan eksistensi Indonesia," tegasnya.

Pelayanan Maksimal dari Negara

Di samping itu pula, pembentukan Kemenhaj ini penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dalam agama Islam, haji merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Sementara negara bertanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan ibadah setiap warga.

Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah, termasuk agar efektif dalam mengelola perputaran uang yang demikian besar, penyelenggara ibadah haji ini tidak cukup hanya setingkat direktorat jenderal atau badan, tapi harus kementerian secara langsung.

"Makanya Pak Prabowo memperbesar 'dapur produksinya' kira-kira begitu. Supaya bisa memproduksi lebih banyak layanannya. Ditambah lagi diplomasi kerja dengan Arab Saudi jadi setara. Di Saudi namanya Kementerian Haji dan Umrah. Di Indonesia namanya juga Kementerian Haji dan Umrah. Singkatannya bahkan sama, Kemenhaj," demkian Wamen Dahnil Anzar Simanjuntak.