Menteri PKP Pasang Target Besar, Kawasan Kumuh Papua Barat Daya Ditangani Menyeluruh

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perumahan Rakyat — Pemerintah pusat menegaskan komitmen serius untuk menuntaskan persoalan kawasan kumuh di Papua Barat Daya secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Penanganan tidak lagi sebatas tambal sulam fisik permukiman, melainkan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan penguatan ekonomi masyarakat.
 

Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menerima audiensi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
 

Penanganan Kumuh Tak Lagi Sekadar Bangun Rumah
 

Menteri PKP menekankan, pendekatan lama yang hanya fokus pada perbaikan bangunan sudah tidak relevan. Penanganan kawasan kumuh harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari rumah tidak layak huni, penataan prasarana-sarana-utilitas (PSU), hingga penguatan ekonomi warga.

“Konsepnya harus utuh. Tidak cukup rumahnya bagus, lingkungannya rapi, tapi warganya tetap miskin. Masyarakat harus kita dorong, dididik, dan dilatih agar taraf hidupnya benar-benar naik,” tegas Maruarar.
 

Upaya tersebut akan diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan pembiayaan dan pendampingan dari lembaga keuangan seperti PNM dan SMF.
 

BSPS Jadi Instrumen Kunci
 

Dalam pertemuan itu, Menteri PKP juga menegaskan peran strategis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai instrumen utama penanganan kawasan permukiman di Papua Barat Daya.
 

Ia memastikan seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya akan memperoleh akses BSPS secara adil dan proporsional, berbasis data.
 

“Penetapan kuota BSPS mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS. Papua adalah prioritas karena tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi,” jelasnya.
 

Dorong Pembiayaan, Ekonomi Lokal Harus Ikut Bergerak
 

Tak hanya BSPS, Menteri PKP mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan berbagai skema pembiayaan perumahan lainnya, seperti FLPP, pembebasan PBB dan BPHTB, serta Kredit Program Perumahan (KPP).
 

Menurutnya, sektor perumahan harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar proyek fisik.
 

“Manfaatkan Kredit Program Perumahan. Supaya developer bergerak, kontraktor hidup, toko bangunan jalan, UMKM menyala,” tegasnya.
 

Target: Permukiman Layak, Ekonomi Naik
 

Menteri PKP berharap, melalui penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi dengan program perumahan dan pembiayaan, kualitas permukiman di Papua Barat Daya dapat meningkat signifikan sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
 

“Tujuan akhirnya jelas: permukiman layak, masyarakat berdaya, dan ekonomi lokal tumbuh,” pungkasnya.