Labelisasi Bumbu Indonesia di AS, Nurhadi Desak Pemerintah Kirim Nota Protes!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyebut pelabelan “berisiko kanker” terhadap produk bumbu asal Indonesia di Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk diskriminasi pangan yang serius. 
 

Ia mendesak pemerintah tidak tinggal diam dan segera melayangkan nota protes resmi ke Negeri Paman Sam.
 

"Ini bukan perkara sepele. Ini adalah pukulan telak terhadap wajah ekspor pangan kita, bahkan bisa menciptakan krisis kepercayaan global terhadap produk UMKM Indonesia," tegas Nurhadi dalam keterangannya kepada Parlementaria, dikutip Senin (4/8/2025).
 

Labelisasi yang dimaksud mengacu pada stiker "California Proposition 65 Warning" yang ditempel pada kemasan bumbu instan asal Indonesia di salah satu pasar California. 
 

Video yang memperlihatkan label tersebut viral di media sosial karena hanya produk Indonesia yang diberi label peringatan, sedangkan produk dari merek lain tidak.
 

Nurhadi: Warisan Rempah Kita Dilecehkan!
 

Nurhadi menyebut tindakan tersebut sebagai pelecehan terhadap warisan kuliner Nusantara yang selama ini dikenal kaya manfaat bagi kesehatan dan pengobatan tradisional.
 

“Labelisasi sepihak yang mencoreng reputasi rempah dan bumbu Nusantara adalah bentuk diskriminasi pangan! Padahal, bumbu ini sudah jadi obat alami selama ratusan tahun,” ucap politisi NasDem itu geram.
 

Ia mempertanyakan standar ilmiah yang dipakai otoritas AS dalam menerapkan label tersebut. Jika AS menyebut produk Indonesia berbahaya, maka dunia perlu mempertanyakan keadilan dan integritas ilmiah mereka.
 

BPOM Tak Bisa Diam, Harus Offensif!
 

Nurhadi menilai pemerintah tidak boleh hanya bersikap normatif. Ia mendesak BPOM, Kemenlu, Kemenkes, dan Kemendag untuk bersinergi mengirim nota protes resmi sekaligus membuka ruang audit standar bersama jika perlu.
 

"Kalau cuma bilang 'akan dikaji' atau 'menyesuaikan', itu tidak cukup. Harus bertindak ofensif dan bermartabat."
 

"Ini bukan hanya soal produk, tapi soal martabat bangsa!"
 

Menurutnya, jika pemerintah membiarkan labelisasi sepihak itu terjadi, produk khas Indonesia lainnya seperti tempe, sambal, hingga jahe bisa mengalami hal serupa.