KPU Bungkam Soal Jet Pribadi, KPK Mulai Telaah Laporan Koalisi Sipil!

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta – Aroma dugaan korupsi kembali menampar institusi penyelenggara pemilu. Kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diterpa isu panas soal penggunaan pesawat jet pribadi.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin angkat suara—meski tak menjelaskan banyak.
"Kami belum dapat informasi apapun dari KPK, termasuk soal laporan penggunaan private jet itu," ujar Afifuddin singkat, saat dicegat awak media di Kantor Bawaslu RI, Kamis (8/5/2025).
Menurutnya, penggunaan jet pribadi dilakukan bukan untuk gaya hidup elite, melainkan untuk menunjang distribusi logistik pemilu yang dikejar tenggat waktu hanya 75 hari.
Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai proses pengadaannya, Afifuddin buru-buru melempar tanggung jawab.
“Itu bukan urusan saya, silakan tanya ke kesekretariatan,” kilahnya.
Koalisi Masyarakat Sipil Lapor ke KPK
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil—yang terdiri dari Transparency International Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia—telah melaporkan dugaan pengadaan jet pribadi KPU ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dugaan korupsi ini langsung disambar KPK dengan respon diplomatis.
“KPK akan melakukan telaah awal untuk memverifikasi data dan informasi yang disampaikan pelapor,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Rabu (7/5).
Meski belum mau buka-bukaan soal isi laporan, Budi menyebut laporan ini tetap masuk radar.
“Kami mengapresiasi pelapor yang telah berkontribusi konkret dalam upaya pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Kini publik menanti, apakah isu jet pribadi ini akan berakhir jadi angin lalu—atau menjadi pintu masuk bagi KPK menguak borok anggaran pesta demokrasi.
Transparansi anggaran lembaga pemilu adalah harga mati. Jika benar ada aroma bancakan logistik pemilu lewat jalur udara mewah, maka rakyat berhak tahu siapa yang bermain di balik kabin jet.
Politik | 6 hari yang lalu
Info Haji | 6 hari yang lalu
Info Haji | 4 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Info Haji | 4 hari yang lalu
Info Haji | 3 hari yang lalu
Politik | 2 hari yang lalu
Parlemen | 4 hari yang lalu
Parlemen | 5 hari yang lalu