Komnas Haji Buka Posko Pengaduan Haji 2025, Misi Haji Perdana Era Prabowo-Gibran Disorot!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Info Haji – Musim haji 2025 menjadi tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya, ibadah haji dilaksanakan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 
 

Dengan kuota fantastis 221 ribu jemaah dan anggaran yang menyentuh puluhan triliun rupiah, publik menaruh harapan besar pada kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pelaksanaan rukun Islam kelima ini.
 

Namun, perjalanan ke Tanah Suci tak selalu mulus. Komnas Haji, lembaga independen yang selama ini mengawal integritas pelayanan haji, kembali membuka posko pengaduan nasional untuk menerima keluhan dan laporan dari para jemaah.

"Ini hajat hidup orang banyak, ada uang rakyat dari APBN, jangan sampai ada yang dikorbankan karena kelalaian sistem!" tegas Ketua Komnas Haji, Dr. Mustolih Siradj, dalam rilis resminya, Senin (13/5/2025).
 

Visa Terhambat, Jemaah Terpisah dari Mahrom dan Rombongan
 

Komnas Haji mengungkapkan sejumlah temuan lapangan, mulai dari keterlambatan visa, ketidakterhubungan sistem dengan 8 syarikah (perusahaan mitra Arab Saudi), hingga penyebaran lokasi menginap yang membuat jemaah kesulitan terkoordinasi dengan keluarga atau regu.

 

"Ada jemaah yang terpisah dari mahrom, KBIHU, bahkan dari kloter-nya sendiri. Ini serius!" ungkap Mustolih.
 

Cirebon Memanas, 112 Jemaah Dicoret Setelah Pelunasan
 

Kasus paling mencolok datang dari Cirebon. Sebanyak 112 jemaah haji cadangan sudah melunasi BPIH, bahkan telah bersiap mental dan logistik. Namun tiba-tiba mereka diberikan surat pembatalan sepihak dengan alasan pengurangan kuota.

 

"Bayangkan sakit hatinya, sudah bayar, sudah pamitan ke tetangga, lalu dibatalkan. Ini harus dicari jalan keluarnya. Jangan dibiarkan sistemik!"
 

 

Di Tanah Suci, Kartu Nusuk Telat Didistribusi
 

Kisruh tak hanya terjadi di tanah air. Di Makkah, Komnas Haji juga menerima laporan soal keterlambatan distribusi kartu Nusuk, dokumen penting untuk akses ke arena puncak haji. Akibatnya, sejumlah jemaah tertinggal dari rombongan.
 

Saluran Aduan Dibuka: Negara Harus Dengar Suara Jemaah!
 

Dengan kompleksitas penyelenggaraan haji, Komnas Haji menegaskan perlunya kolaborasi cepat antara Kementerian Agama, PPIH, BP Haji, DPR, hingga media untuk merespons berbagai aduan yang masuk.

 

“Kami tidak sekadar menampung, tapi mendorong respons cepat dan perubahan sistemik,” kata Mustolih.

 

Laporkan Sekarang! Ini Kanal Resmi Komnas Haji:

📱 WhatsApp (WA Only): 081367733550
📄 Formulir online: forms.gle/5Smiob7G4pAPE7Rk8
📌 Barcode: Tersedia di flyer resmi Komnas Haji
 

Musim haji masih panjang. Gelombang kedua pemberangkatan masih akan berlangsung 17–29 Mei. Komnas Haji meminta semua pihak waspada dan proaktif.

 

“Haji ini bukan sekadar ibadah, tapi misi peradaban. Pemerintah harus pastikan: tidak ada jemaah yang merasa ditelantarkan!