Impor Garam Disorot! Firman Subagyo: Petani Lokal Dibiarkan Bertarung Tanpa Senjata

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Ketergantungan Indonesia pada garam impor kembali menuai kritik keras. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengecam kebijakan impor garam dari Australia yang dinilai sebagai bukti lemahnya keberpihakan negara terhadap petani lokal.
 

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal harga. Ini soal keberanian negara membangun kemandirian.
 

Bukan Petaninya yang Lemah
 

Firman menegaskan, murahnya harga garam Australia bukan karena petani Indonesia kalah kualitas. Masalahnya, kata dia, ada pada sistem.
 

“Australia bisa menjual garam lebih murah karena teknologi mereka jauh lebih maju, skala produksinya besar, dan infrastrukturnya kuat. Di Indonesia, petani dibiarkan berjuang sendiri dengan alat tradisional dan ketergantungan pada cuaca,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
 

Di Australia, produksi garam sudah berbasis industri modern. Air laut dipompa ke tambak-tambak raksasa, diuapkan secara sistematis, dikristalkan, lalu dipanen dengan efisiensi tinggi.
 

Bandingkan dengan Indonesia. Mayoritas petani masih mengandalkan metode konvensional, rentan hujan, tanpa teknologi pemurnian, tanpa gudang memadai, dan tanpa kepastian harga.
 

Ketidakadilan Struktural
 

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan struktural.
 

“Petani kita disuruh bersaing dengan produk industri asing, tapi negara tidak pernah memberikan senjata yang setara. Ini bukan soal kemampuan petani, ini soal keberpihakan negara,” ujarnya.
 

Ia juga menyoroti alasan klasik yang kerap dipakai untuk membuka keran impor: kualitas garam lokal.
 

Menurut Firman, kualitas rendah bukan kesalahan petani, melainkan dampak minimnya investasi pada teknologi pascapanen dan standardisasi industri.
 

“Kalau pemerintah serius, kualitas bisa ditingkatkan. Yang tidak serius itu kebijakan. Lebih mudah impor daripada membangun industri garam nasional,” sindirnya.
 

Ancaman Kedaulatan Pangan
 

Firman memperingatkan, ketergantungan pada garam impor bukan hanya memukul ekonomi petani, tetapi juga mengancam kedaulatan pangan nasional.
 

“Kalau garam saja kita tergantung pada negara lain, ini bahaya. Garam itu kebutuhan strategis. Negara tidak boleh menyerah pada pasar dan membiarkan petani dikorbankan,” tegas Anggota Baleg DPR RI itu.
 

Komisi IV DPR, lanjutnya, akan terus menekan pemerintah agar menghentikan kebijakan impor yang merugikan petani dan segera membangun ekosistem industri garam nasional yang modern, mandiri, dan berdaulat.
 

Pesannya tegas: jangan biarkan petani garam berjalan sendiri, sementara negara memilih jalan pintas impor.