Kembalikan Kejayaan Partai, PPP Harus Terbuka Calon Ketua Umum dari Eksternal

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Politik - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar X pada Agustus-September 2025 mendatang. Pengurus PPP Kota Bekasi, Jawa Barat, berharap di forum musyawarah tertinggi PPP itu akan terpilih sosok figur yang bisa mengembalikan kejayaan partai berlambang Ka'bah tersebut.

 

"Intinya (PPP) Kota Bekasi (berharap) agar muktamar ini bisa menghadirkan pemimpin yang betul-betul tangguh. Dan yang paling penting punya ketokohan, punya efek elektoral," jelas Ketua DPC PPP Kota Bekasi Sholihin kepada Raja Media Network (RMN) pagi ini, Selasa (13/5/2025).

 

Bukan tanpa alasan politikus yang akrab disapa Gus Shol ini mematok kriteria tinggi untuk kandidat nakhoda partai Islam tersebut. Karena, dia beralasan, tantangan yang akan dihadapi partainya pada Pemilu 2029 mendatang cukup berat. Mengingat, PPP tidak lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024 kemarin.

 

Untuk mendapatkan figur yang memiliki persyaratan tersebut, dia pun meminta PPP membuka diri terhadap kandidat dari luar partai. 

 

"PPP harus terbuka jika ke depan ingin eksis di kancah politik nasional. Jadi jangan eksklusif, harus inklusif. Artinya membuka ruang kepada tokoh-tokoh (luar) yang punya kepedulian membantu membesarkan PPP. Harus terbuka agar PPP ke depannya bisa (kembali besar) seperti (masa) Orde Baru," katanya menekankan.

 

Jenderal Dudung, Mentan Amran, dan Mensos Gus Ipul Ramaikan Bursa Kandidat

 

Sejauh ini, sambungnya, selain Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono, nama sejumlah tokoh dari ekternal yang siap mengikuti kontestasi pada muktamar mendatang pun sudah beredar di kalangan internal kader partai.

 

Seperti mantan KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hingga Menteri Sosial yang juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.

 

Pihaknya sendiri belum memutuskan siapa di antara nama-nama itu yang memenuhi kriteria sehingga layak untuk didukung. Mereka masih menunggu siapa saja yang benar-benar mencalonkan dan lolos sebagai kandidat, terutama menantikan apakah akan ada perubahan AD/ART sehingga figur dari luar bisa meramaikan bursa pemilihan.

 

Pasalnya, aturan main saat ini mensyaratkan calon ketua umum PPP pernah menjadi pengurus DPP minimal satu periode atau lima tahun.

 

"Makanya, nanti kita lihat apakah AD/ART direvisi atau bagaimana. Nanti tergantung muktamirin (peserta muktamar) yang akan ikut muktamar bulan Agustus atau September," demikian Sholihin.