Komisi XII “Gaspol” Dukung Penindakan! Perusahaan Bandel Lingkungan Siap Disikat

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Komisi XII DPR RI tak main-main soal pelanggaran lingkungan. Wakil Ketua Komisi XII, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, dalam menindak perusahaan yang melanggar aturan.
 

Pernyataan itu disampaikan usai rapat kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
 

Dukung Penegakan Hukum Tanpa Kompromi
 

Putri menegaskan, Komisi XII berdiri di garis depan dalam mendorong penegakan hukum lingkungan. Tak ada ruang kompromi bagi perusahaan yang abai terhadap aturan, terutama dalam pengelolaan limbah.
 

“Secara garis besar kami mendukung langkah-langkah Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan perundangan,” tegasnya.
 

Menurutnya, pelanggaran seperti pembuangan limbah sembarangan hingga kerusakan ekosistem bukan lagi sekadar pelanggaran administratif—melainkan ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
 

Tambang Jadi Sorotan, Kalimantan “Merah” Aduan
 

Sorotan utama mengarah pada sektor pertambangan. Komisi XII menilai praktik-praktik yang merusak lingkungan harus segera dihentikan.
 

Dalam rapat tersebut, DPR menerima gelombang aduan dari masyarakat, terutama dari wilayah Kalimantan. Isinya tak main-main: dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan.
 

“Ada banyak aduan dari masyarakat di beberapa dapil di Kalimantan dan lainnya. Ini harus segera ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang lebih baik,” ujar Putri.
 

Aduan itu menjadi alarm keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak lagi lambat merespons.
 

Pesan DPR: Jangan Main-main dengan Lingkungan
 

Komisi XII mengingatkan, perusahaan wajib patuh pada aturan. Tidak ada toleransi bagi pelanggar yang merusak alam demi keuntungan.
 

DPR pun memastikan akan terus mengawal langkah pemerintah agar penegakan hukum berjalan efektif dan tidak tebang pilih.
 

Pesannya jelas: Perusahaan boleh cari untung, tapi jangan sampai mengorbankan lingkungan.
 

Jika bandel? Siap-siap berhadapan dengan hukum.