Komisi X Dorong Program Makan Bergizi Gratis dengan Skema Hibrida

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator -  Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah tidak bisa dipukul rata. DPR RI mendorong agar program ini dijalankan dengan pendekatan hibrida, menyesuaikan kondisi sekolah di berbagai daerah serta mencegah kasus keracunan makanan terulang.
 

Dua Model: Terpusat dan Berbasis Sekolah
 

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai setiap daerah memiliki tantangan berbeda. Karena itu, skema hibrida dinilai lebih tepat.
 

“Program MBG ini kan berlangsung di sekolah, kita tahu ada kelebihan dan kekurangannya jika hanya tersentral atau berbasis sekolah. Ke depan, dua model bisa dipakai sekaligus,” ujar Hetifah dikutip, Selasa (30/9/2025).
 

Ia menjelaskan, ada dua pola utama yang akan dijalankan:

1. Model Terpusat, melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah padat penduduk.
 

2. Model Berbasis Sekolah, yang diterapkan di wilayah dengan sebaran sekolah berjauhan.
 

Namun, Hetifah mengingatkan, penerapan sistem ini harus disertai standar operasional yang ketat. 
 

“Sarana-prasarana seperti dapur dan kantin juga wajib memenuhi syarat, supaya keamanan makanan terjaga,” tegasnya.
 

Percepatan Sertifikasi Dapur MBG
 

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG. Tujuannya agar pengolahan makanan tetap higienis, aman, dan layak konsumsi.
 

“Pemerintah berkomitmen mempercepat sertifikasi SPPG. Standar kebersihan, SDM, hingga proses pengolahan makanan harus dipenuhi,” jelas Budi.
 

Menurutnya, percepatan ini ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan. Untuk memastikan pengawasan berjalan, Kemenkes akan bekerja sama dengan Pemda dan Badan Gizi Nasional.

Antisipasi Kasus Serupa
 

Sejumlah pihak menilai langkah ini krusial. Pasalnya, program MBG sebelumnya sempat menuai sorotan akibat munculnya kasus keracunan makanan di beberapa sekolah. Dengan adanya pendekatan hibrida dan sertifikasi ketat, diharapkan risiko serupa bisa diantisipasi.