Komisi V DPR Desak Pemerintah Lanjutkan Program Rusun untuk Pesantren

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, meminta pemerintah melanjutkan program rumah susun (rusun) untuk pesantren yang sempat dijalankan Kementerian PUPR pada periode sebelumnya. 
 

Menurutnya, program tersebut sangat penting untuk mendukung lembaga pendidikan keagamaan, namun hingga kini belum terlihat dalam postur anggaran RAPBN 2026.
 

“Nah di 2026 ini saya lihat belum ada postur (anggaran untuk membangun rumah susun untuk pesantren) itu. Jadi kami mengusulkan kemarin adalah rusun lembaga pendidikan keagamaan,” kata Sudjatmiko dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan pemerintah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
 

Pernah Masif di Era Sebelumnya
 

Program rusun pesantren sebelumnya sempat berjalan masif. Pada 2021, Kementerian PUPR tercatat telah menyelesaikan 35 unit rusun pesantren di 30 provinsi. Masing-masing fasilitas dilengkapi meubelair, jaringan listrik, hingga sanitasi layak.
 

Contoh nyata ada di Kalimantan Barat, berupa satu tower dua lantai tipe barak Rembunai dengan 21 unit hunian yang mampu menampung 84 santri. Fasilitas sudah lengkap, mulai dari tempat tidur bertingkat, meja belajar, lemari, kamar mandi, hingga akses air bersih.
 

Di Kalimantan Utara, rusun santri di Pondok Pesantren Al Mukminun juga mampu menampung 84 orang, dengan perabotan standar dan sudah diserahterimakan kepada pihak pesantren.
 

Dorong Transportasi Publik
 

Selain soal rusun, Sudjatmiko juga menekankan pentingnya pembangunan transportasi publik. Ia meminta Kementerian Perhubungan mengambil langkah proaktif agar masyarakat beralih menggunakan angkutan umum.
 

“Ini bermanfaat untuk semuanya. Jadi penghematan BBM, lingkungan, dan lain-lain. Bagaimana sarana-prasarana untuk mendorong masyarakat mau naik angkutan publik ini tinggi,” ujarnya.
 

Bahas Pagu Anggaran 2026
 

Rapat kerja Komisi V DPR RI bersama mitra kerja juga membahas sejumlah agenda penting, mulai dari perkembangan pagu efektif anggaran 2025, tambahan alokasi dari hasil buka blokir, hingga permohonan tambahan pagu anggaran untuk 2026.
 

Mitra kerja yang hadir antara lain Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Transmigrasi, serta Kepala BMKG. Adapun pembahasan bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta BNPP/Basarnas akan dilanjutkan Senin (8/9/2025).