Puan: 6.000 Anak Putus Sekolah di Bogor Alarm Keras bagi Negara

RAJAMEDIA.CO – Jakarta -  Ketua DPR RI Puan Maharani menilai temuan sekitar 6.000 anak putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, harus menjadi alarm serius bagi pemerintah. Menurutnya, tantangan pembangunan sumber daya manusia kini tidak lagi sekadar soal akses pendidikan, tetapi juga bagaimana menjaga semangat dan kemauan anak untuk tetap bersekolah.
 

"Persoalan pendidikan hari ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ketersediaan sekolah, bantuan pendidikan, atau akses belajar," ujar Puan dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).

Tantangan Baru Dunia Pendidikan
 

Puan menegaskan, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan setiap anak tetap memiliki keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik untuk meraih masa depan.
 

Ia menyoroti temuan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM) Kota Bogor yang menyebut mayoritas anak putus sekolah bukan karena biaya atau akses, melainkan rendahnya minat belajar.
 

Bahkan, dari 141 anak tidak sekolah (ATS) yang didata di Kelurahan Tegallega, hanya 35 anak yang bersedia kembali mengikuti pendidikan.
 

Hampir 4 Juta Anak Tak Bersekolah
 

Puan juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut merupakan bagian dari masalah nasional.
 

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia kini mencapai 3.966.858 anak.
 

Rinciannya terdiri atas:
 

- 1.913.633 anak belum pernah bersekolah. 

- 986.755 anak putus sekolah (drop out). 

- 1.066.470 anak lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. 

Menurut Puan, angka tersebut menunjukkan Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas generasi penerus bangsa.
 

Minta Jadi Agenda Strategis Nasional
 

Politikus PDI Perjuangan itu meminta pemerintah menjadikan penurunan angka ATS sebagai agenda strategis pembangunan nasional, bukan sekadar program di sektor pendidikan.
 

Ia mengusulkan agar indikator penurunan anak putus sekolah menjadi ukuran keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang mengikat seluruh kementerian dan pemerintah daerah.
 

"Pemerintah perlu menetapkan penurunan angka ATS sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia," tegasnya.
 

Dorong Grand Design hingga 2045
 

Puan juga mengusulkan penyusunan Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah 2045.
 

Menurutnya, peta jalan tersebut harus mengintegrasikan kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, ketenagakerjaan, hingga pembangunan daerah.
 

Selain itu, pemerintah diminta membangun sistem yang mampu mendeteksi anak-anak yang mulai berisiko putus sekolah sejak dini, melalui integrasi data pendidikan, kependudukan, dan perlindungan sosial.
 

"Jangan Kehilangan Satu Generasi"
 

Puan menegaskan keberhasilan Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari banyaknya sekolah yang dibangun, tetapi dari kemampuan negara menjaga setiap anak tetap berada di bangku pendidikan.
 

"Negara tidak boleh kehilangan satu generasi hanya karena terlambat menyadari anak-anak mulai meninggalkan sekolah. Setiap anak yang putus sekolah adalah alarm bagi negara untuk hadir lebih cepat dan bekerja lebih terpadu," pungkasnya.

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.