Komisi II DPR RI: DOB Papua Pegunungan Harus Tancap Gas!

RAJAMEDIA.CO - Wamena, Parlemen – Komitmen pusat untuk membangun Papua Pegunungan tak main-main. Komisi II DPR RI langsung turun gunung. 

 

Dalam kunjungan kerja ke Distrik Hubikosi, Jayawijaya—jantung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)—mereka mendalami percepatan realisasi pembangunan infrastruktur dasar di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Pegunungan.
 

Ketua Tim Kunker Komisi II DPR RI, Giri Ramanda, menegaskan, kunjungan ini bukan sekadar formalitas. 
 

“Kami datang untuk meninjau langsung dan mengevaluasi pelaksanaan DOB Papua Pegunungan di tahun ketiganya. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi agar pembangunan bisa dipercepat dan aspirasi masyarakat terpenuhi,” tegasnya.
 

Dalam rapat evaluasi DOB yang digelar di Wamena, Kamis (16/5/2025), hadir langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, jajaran Kemendagri, Forkopimda, serta para kepala daerah dari delapan kabupaten se-Papua Pegunungan.
 

DPR RI Kawal Tegas Implementasi UU DOB Papua
 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan, kunjungan kerja ini adalah bentuk nyata DPR RI dalam memastikan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 dijalankan dengan penuh tanggung jawab. 
 

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik meningkat, pembangunan merata, dan harkat Orang Asli Papua (OAP) benar-benar ditinggikan,” katanya.
 

Tak hanya menyoal gedung gubernur dan DPRD, Giri menyebut sejumlah isu krusial:

 

1. Pemindahan KIPP dari Wouma-Walesi ke Gunung Susu
 

2. Realisasi anggaran APBN dan dana transfer
 

3. Penyerahan aset dan dokumen dari provinsi induk
 

4. Penuntasan RTRWP
 

5. Pengisian ASN minimal 80% dari OAP, sesuai UU Otsus
 

“Kalau pun ada keterlambatan, jangan sampai berlarut. Harus dikejar, diselesaikan, dan dicari solusinya bersama. Tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan jika semua pihak duduk bersama,” tegas Giri.
 

Wamendagri Ribka Haluk: Bersatu Bangun Papua!
 

Wamendagri Ribka Haluk menegaskan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia menyerukan seluruh pemangku kepentingan di Papua Pegunungan untuk bersatu dan mempercepat pembangunan. 
 

“Komitmen kita satu: Papua maju, masyarakatnya sejahtera,” ujarnya lantang.
 

Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo pun menyampaikan terima kasih atas perhatian DPR RI. Ia menjelaskan bahwa pemindahan lokasi KIPP ke kawasan Gunung Susu dipilih karena lebih aman dan strategis. 
 

“Ini langkah penting untuk memastikan pemerintahan berjalan lancar dan aman,” katanya.
 

Papua Pegunungan: Bukan Sekadar Provinsi ke-37
 

Bagi Komisi II DPR RI, DOB Papua Pegunungan bukan sekadar penambahan provinsi ke-37. Ini adalah motor perubahan. Harapan baru. Jalan menuju pemerataan keadilan dan kesejahteraan di tanah Papua. Dan ini, ditegaskan Giri, tidak boleh gagal.

 

“Dengan semangat penataan DOB, Papua bisa bergerak lebih cepat. Tapi semuanya tergantung sinergi pusat dan daerah, serta hasil kajian Kemendagri,” pungkasnya.