Komisi II DPR Minta Layanan Publik Tetap Normal di Tengah Gejolak Global
RAJAMEDIA.CO - Jakarta – Komisi II DPR RI meminta pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal di tengah dinamika geopolitik global. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karyasuda dalam rapat kerja bersama Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, situasi global yang tidak menentu tidak boleh mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.
Minta Kemendagri Jaga Kinerja Daerah
Rifqi menekankan peran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) sangat krusial dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
“Kami ingin Kemendagri memastikan seluruh pemerintahan daerah berjalan baik, pelayanan publik tetap berjalan, dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” ujarnya.
Dampak Geopolitik Jadi Perhatian
Ia menyebut konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, turut memberi dampak terhadap kondisi dalam negeri, termasuk daerah.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar pelayanan publik tidak terganggu.
Kebijakan Efisiensi Mulai Disiapkan
Di tengah tekanan global, pemerintah juga tengah mengkaji sejumlah langkah efisiensi, termasuk penghematan anggaran dan konsumsi BBM.
Salah satu opsi yang disiapkan adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
WFH Tunggu Arahan Presiden
Rifqi menyebut kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sudah mendapat persetujuan para menteri dan tinggal menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
Nantinya, pemerintah akan menunjuk kementerian terkait untuk mengumumkan kebijakan tersebut secara resmi.
DPR berharap berbagai kebijakan yang diambil pemerintah tetap menjaga kualitas layanan publik, meski di tengah tekanan situasi global yang tidak menentu.![]()
Pendidikan 2 hari yang lalu
Parlemen | 5 hari yang lalu
Dunia | 1 hari yang lalu
Keamanan | 2 hari yang lalu
Keamanan | 2 hari yang lalu
Hukum | 2 hari yang lalu
Nasional | 4 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu