Komisi I DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel Bertanding di Jakarta

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Palestina - Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri mendesak pemerintah untuk menolak keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 19 - 25 Oktober 2025 ini.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan pemberian izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

"Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional," tegas Sukamta di Jakarta, Rabu (8/10).

Sejak Awal Konsisten Tolak Israel

Sesuai amanat konstitusi, politikus PKS ini mengingatkan sejak awal kemerdekaan Indonesia selalu konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina, yang saat ini dijajah Israel. Konsistensi itu pun tercatat juga dalam ajang olah raga.

Pada 1958, misalnya, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel. Lalu pada Asian Games 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC).

"Keputusan yang saat itu menimbulkan ketegangan internasional, namun menegaskan prinsip anti-penjajahan Indonesia," ucapnya.

Konsistensi itu berulang di era modern. Pada Maret 2023, FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah muncul penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel

"Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas: menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus hati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa,” kata Sukamta.

Israel Melakukan Genosida

Terlebih Israel bukan hanya menjajah, tapi juga melakukan genosida di Gaza. Berdasarkan laporan UN OCHA dan Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 1 Oktober 2025 sedikitnya 66.148 warga Palestina tewas sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023, ironisnya mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

Karena itu dia menjelaskan olah raga yang merupakan ajang promosi dan diplomasi, Israel tidak perlu diberi panggung.

"Dalam situasi genosida seperti ini, justru tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina," tegasnya.

Prinsip Moral dan Konstitusi Harus Jadi Pedoman

Sukamta juga menekankan agar pemerintah tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apa pun, baik terkait visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan. Menurutnya, prinsip moral dan konstitusi harus menjadi pedoman di atas pertimbangan teknis.

"Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan," tandasnya.

Ketegasan Sikap akan Memperkuat Posisi Indonesia

Dia yakin ketegasan sikap justru akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan global.

"Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa dan amanat konstitusi. Di forum apa pun, termasuk olahraga, Indonesia seharusnya tetap berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan," pungkasnya.