Kisruh Haji Furoda! Timwas Haji DPR Minta Perlindungan Hukum Diperkuat!

RAJAMEDIA.CO - Jeddah, Info Haji – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abdul Fikri Faqih, bersuara lantang soal kisruh visa haji furoda yang membuat ribuan calon jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. 
 

Meski skema visa furoda bersifat business to business (B2B), Fikri menegaskan: negara tidak boleh lepas tangan!
 

“Visa furoda ini memang tidak dikelola pemerintah, tapi tetap digunakan oleh warga negara Indonesia. Negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum,” tegas Fikri di Jeddah, Sabtu (31/5/2025).

 

Politisi Fraksi PKS itu mendorong revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, agar mencakup perlindungan jemaah visa non-kuota seperti furoda dan mujamalah. Baginya, hak warga negara harus dikedepankan, apapun jenis visanya.
 

Ribuan Jemaah Gagal Berangkat, Uang Miliaran Menggantung
 

Data dari Kementerian Agama RI menunjukkan, lebih dari 1.000 jemaah furoda gagal berangkat karena visa tidak diterbitkan oleh Arab Saudi. 

 

Sejumlah travel penyelenggara dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban.
 

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Nur Alya Fitra, memastikan bahwa pemerintah akan mengawal proses pengembalian dana atau pengalihan keberangkatan ke tahun berikutnya.
 

“Kita pastikan dana jemaah aman. Mereka harus diberi solusi dan kepastian,” kata Nur Alya.

Dorongan Legislasi: Jangan Biarkan Jemaah Furoda Jadi Korban Setiap Tahun
 

Fikri menyoroti bahwa fenomena furoda ini serupa dengan umrah mandiri, yang dibuka luas oleh pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah Indonesia tidak menutup mata dan segera menyiapkan aturan teknis serta pengawasan yang ketat.
 

“Ini bukan hanya soal bisnis travel, tapi soal perlindungan WNI di luar negeri. Jangan sampai mereka yang sudah berniat haji malah jadi korban sistem yang tak berpihak,” ujar Fikri.

Catatan Raja Media:

1. Negara tak boleh abai.
2. Jemaah furoda tetap warga negara.
3. Aturan wajib direvisi demi perlindungan umat.
4. Uang jemaah bukan bahan eksperimen birokrasi!