Pemerintah Pacu Perumahan Rakyat, 2 Juta Sertifikat dan Kota Satelit Disiapkan

RAJAMEDIA.CO  — Jakarta  —  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pemerintah memperkuat langkah besar untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat di seluruh Indonesia.
 

Hal itu disampaikan Ara usai Rapat Koordinasi, Kamis (29/4/2026), yang membahas serangkaian terobosan strategis mulai dari dukungan 2 juta sertifikat tanah, pengembangan kota satelit, KUR Perumahan, hingga penguatan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia.
 

“Hari ini, kami memperkuat langkah bersama untuk percepatan pembangunan perumahan rakyat,” tegas Ara.
 

Rumah Rakyat Jadi Prioritas Nasional
 

Menurut Ara, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat harus dijawab dengan kebijakan konkret dan kolaborasi lintas sektor.
 

Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus membangun rumah, tetapi juga menyiapkan ekosistem pendukung agar masyarakat lebih mudah mengakses lahan, pembiayaan, dan transportasi.
 

Program 2 juta sertifikat diyakini akan mempercepat legalitas aset masyarakat sekaligus membuka akses pembiayaan perumahan yang lebih luas.
 

Kota Satelit Disiapkan, Tekan Kepadatan Kota Besar
 

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas pengembangan kota satelit sebagai solusi atas kepadatan wilayah perkotaan.
 

Skema ini diharapkan mampu menciptakan kawasan hunian baru yang terintegrasi dengan pusat ekonomi, transportasi massal, dan layanan publik.
 

Dengan begitu, masyarakat tak lagi menumpuk di kota besar dan bisa menikmati kualitas hidup lebih baik.
 

KUR Perumahan Jadi Nafas Baru Pembiayaan
 

Ara juga menyoroti pentingnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai instrumen baru untuk memperkuat sektor hunian nasional.
 

Melalui skema ini, pengembang kecil, kontraktor lokal, hingga masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan mendapat akses modal lebih mudah dan murah.
 

Hashim dan Lintas Kementerian
 

Menteri Ara menyampaikan terima kasih kepada Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo atas dukungan strategis yang terus diberikan bagi percepatan program rumah rakyat.

Ia juga mengapresiasi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serta seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam agenda besar tersebut.
 

Kolaborasi itu melibatkan Kementerian ATR/BPN, BP BUMN, Kementerian Sains dan Teknologi, PT Kereta Api Indonesia, Perumnas, hingga jajaran Kementerian PKP.
 

Sinergi Jadi Kunci Rumah Terjangkau
 

Menurut Ara, percepatan pembangunan rumah rakyat tidak mungkin dilakukan sendirian. Dibutuhkan kekuatan bersama antara pemerintah pusat, BUMN, perbankan, dan swasta.
 

“Sinergi ini menjadi fondasi kuat untuk menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.
 

Pesan Tegas: Rumah Bukan Mimpi Lagi
 

Dengan langkah besar ini, pemerintah ingin memastikan rumah layak bukan lagi impian yang jauh bagi rakyat kecil.
 

Targetnya jelas: harga terjangkau, akses mudah, dan pembangunan merata di seluruh Indonesia.