Kasus Bansos! Rumah Politisi PDIP Herman Hery Digeledah KPK

RAJAMEDIA.CO - Hukrim, Bansos -  Sejumlah barang bukti dsita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dari rumah Anggota Fraksi DPR RI Herman Herry yang berlokasi di Depok, Jawa Barat dan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

KPK menyebut, penggeledahan yang dilakukan KPK ini, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden dalam penanganan Covid-19 di kawasan Jabodetabek pada Kementerian Sosial RI tahun 2020.

 

 Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika. [Foto: Disway]

"Untuk hasil kegiatan penyidikan di Jabodetabek, info dari penyidik didapatkan dokumen. penyitaannya didapatian dokumen belum ada barang bukti elektronik yang disita," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan pada Jumat (26/7).

Tessa akan memberikan update informasi apabila ada informasi terbaru.

"Nanti kalau seandainya ada, karena hari ini juga masih berlangsung kita akan update lagi. Untuk sementara ini yang didapatkan baru dokumen saja," lanjut Tessa.

Tidak penuhi panggilan KPK

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Herman Hery (HH) tak hadir penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi.

Herman Hery diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden dalam penanganan Covid-19 di kawasan Jabodetabek pada Kementerian Sosial RI tahun 2020.

"Jadi untuk saksi HH yang bersangkutan tidak hadir namun telah mengirim surat pemberitahuan bahwa ada kegiatan yang sudah terjadiwal dan meminta untuk penjadwalan ulang," kata Tessa.

Lebih lanjut, Tessa mengungkapkan bahwa penyidikan bisa akan disesuaikan kembali dengan jadwal penyidikan yang sudah disusun.

"Kemungkinan akan ada koordinasi lebih lanjut," kata Tessa.

Sebelumnya, Tessa menyebutkan bahwa ada 6 juta paket bansos yang diduga di korupsi.

"Tahap tiga, lima, dan enam per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta sekitar enam juta, ya, enam juta paket," ujar Tess di Gedung Merah Putih KPK, dikutip Jumat, 5 Juli 2024.

Tessa mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengumuman modus yang digunakan pelaku ketika melakukan korupsi.

"Itu masih kita dalami, karena masuk materi penyidikan, jadi, belum bisa, ya," kata Tessa.

Diketahui, kasus korupsi ini merugikan negara senilai Rp 250 miliar. Namun, akan ada kemungkinan penambahan kerugian negara dari proses perhitungan ini.  

Pasalnya, KPK menyatakan bahwa total kerugian negara masih terus dihitung.

Adapun Bansos presiden yang saat ini diusut berisi sejumlah bahan pokok yang pernah di bagikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kasus ini masih dalam penyidikan KPK. Saat ini satu orang dari pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian, lembaga antirasuah ini juga tengah melakukan upaya untuk melakukan asset recovery di perkara ini.