Kabais Mundur Usai Kasus Air Keras, DPR: Langkah Terhormat, Tapi Hukum Harus Jalan
RAJAMEDIA.CO - Jakarta – Mundurnya Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo pasca polemik kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menuai sorotan luas. Di satu sisi dianggap sebagai langkah ksatria, di sisi lain publik menuntut keadilan tak berhenti di sini.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai pengunduran diri tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral yang patut diapresiasi.
Mundur sebagai Teladan, Bukan Akhir Masalah
Menurut TB Hasanuddin, sikap Yudi Abrimantyo mencerminkan integritas seorang pemimpin yang berani bertanggung jawab atas kesalahan di lingkup bawahannya.
“Ini menjadi contoh yang baik dan semoga bisa ditiru oleh kita semua,” ujarnya.
Langkah ini dinilai penting dalam membangun budaya akuntabilitas di institusi negara, khususnya di tubuh intelijen dan militer.
DPR: Proses Hukum Harus Tuntas
Meski begitu, TB Hasanuddin menegaskan, pengunduran diri tidak boleh dijadikan penutup kasus. Justru, penegakan hukum harus berjalan lebih tegas dan transparan.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, kata dia, harus diusut hingga ke akar.
“Bukan hanya pelaku lapangan, tapi juga aktor intelektual di baliknya. Ini penting agar tidak menimbulkan kekecewaan publik,” tegasnya.
DPR Siap Awasi Lewat Tim Intelijen
Sebagai mitra pengawas, DPR memastikan akan mengawal kasus ini melalui mekanisme pengawasan intelijen.
Langkah ini dilakukan agar proses penyelidikan tidak berhenti di tengah jalan dan tetap terbuka bagi publik.
TNI Benarkan Pergantian Kabais
Sebelumnya, Markas Besar TNI membenarkan bahwa jabatan Kabais yang dipegang Yudi Abrimantyo telah diserahkan.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menyebut penyerahan jabatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas situasi yang berkembang.
“Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais,” ujarnya.
Publik Menunggu Kejelasan
Namun hingga kini, TNI belum mengungkap secara rinci kronologi maupun pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.
Di tengah tekanan publik, satu hal menjadi jelas: mundurnya pejabat bukan akhir cerita.
Kasus ini kini menjadi ujian serius—bukan hanya bagi penegakan hukum, tetapi juga bagi komitmen negara dalam menjaga keadilan dan kepercayaan publik.![]()
Hukum | 5 hari yang lalu
Parlemen | 2 hari yang lalu
Keamanan | 5 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Keamanan | 4 hari yang lalu
Opini | 6 hari yang lalu
Keamanan | 6 hari yang lalu
Ekbis | 5 hari yang lalu
Parlemen | 6 hari yang lalu