Irma Suryani Kritik Sistem Rujukan Berjenjang JKN: Sebabkan Defisit BPJS Kesehatan!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai mekanisme rujukan berjenjang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan saat ini menimbulkan pemborosan anggaran dan menjadi penyebab defisit BPJS Kesehatan. 
 

Kritik ini disampaikan dalam Rapat Panja JKN Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
 

Irma menegaskan bahwa sistem rujukan yang berlaku saat ini menyebabkan terjadinya double anggaran yang membebani keuangan BPJS Kesehatan. Ia mendorong perlunya perombakan menyeluruh terhadap sistem rujukan BPJS Kesehatan.
 

Double Anggaran Penyebab Defisit
 

Irma Suryani Chaniago menjelaskan bahwa kebijakan rujukan berjenjang justru menciptakan inefisiensi anggaran. Menurutnya, praktik ini menjadi salah satu faktor penyebab defisit yang dialami BPJS Kesehatan.
 

"Yang membuat BPJS menurut saya defisit, karena ada banyak double anggaran," tegas Irma dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan tersebut.
 

Politisi Fraksi Partai Nasdem ini memaparkan bahwa kebijakan yang memungkinkan pasien dengan kondisi urgen langsung dirujuk ke rumah sakit kelas A memang baik dari sisi akses, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan sistem kesehatan.
 

Penumpukan Pasien di RS Kelas A
 

Irma mengungkapkan bahwa sistem rujukan saat ini justru menimbulkan masalah baru dalam layanan kesehatan. Salah satunya adalah terjadinya penumpukan pasien di rumah sakit kelas A, sementara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit lain tidak optimal dimanfaatkan.
 

"Dijelaskannya, kebijakan yang memungkinkan pasien dengan kondisi urgen langsung dirujuk ke rumah sakit kelas A memang baik, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan. Malah, tambahnya, hal itu akan menimbulkan kegaduhan baru dalam layanan kesehatan. Misalnya, terjadi penumpukan pasien," jelas Irma.
 

Dorongan Perbaiki Kapasitas Seluruh RS
 

Irma mendorong pemerintah untuk tidak hanya mempermudah akses rujukan, tetapi juga meningkatkan kapasitas seluruh rumah sakit di Indonesia. Tujuannya agar setiap rumah sakit mampu menangani kasus-kasus darurat secara mandiri tanpa harus selalu merujuk ke rumah sakit kelas A.
 

"Kenapa tidak semua rumah sakit disiapkan SDM-nya, disiapkan alkes-nya. Jadi semua rumah sakit punya fasilitas yang sama minimal dengan rumah sakit kelas A," tambahnya.
 

Ia menekankan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk menciptakan sistem kesehatan yang efisien dan merata. Dengan memperkuat kapasitas seluruh rumah sakit, diharapkan beban rumah sakit kelas A dapat berkurang dan sistem rujukan berjalan lebih optimal.
 

Rapat Panja JKN ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi implementasi program JKN dan mencari solusi atas berbagai hambatan yang masih dihadapi, termasuk perbaikan sistem rujukan berjenjang yang dinilai mendesak untuk segera diatasi.