Hidayat Nur Wahid Usulkan Sisa Kuota Haji Kazakhstan Untuk Indonesia

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, melakukan kunjungan kehormatan ke kantor Muftiyat Kazakhstan di Astana, pada (22/4/2025). 
 

Kunjungan ini merupakan upaya mempererat hubungan bilateral Indonesia-Kazakhstan, khususnya di bidang kebudayaan dan pendidikan Islam.

 

Didampingi Duta Besar RI untuk Kazakhstan, Fadjroel Rachman, Hidayat bertemu langsung dengan Grand Mufti Kazakhstan, Naurizbay Haji Taganuly. 
 

Dalam pertemuan tersebut, Hidayat menyampaikan usulan terkait panjangnya antrean ibadah haji bagi umat Islam Indonesia yang kini mencapai 28 hingga 49 tahun.
 

Usulan Pemanfaatan Kuota Haji Kazakhstan
 

Hidayat mengusulkan agar sisa kuota haji yang tidak terpakai oleh Kazakhstan—sekitar 5.500 dari total 10.000 kuota—dapat diberikan kepada calon jemaah haji Indonesia. 
 

Hal ini diharapkan dapat membantu mengatasi antrean panjang yang dihadapi umat Islam Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji.
 

"Kami mengusulkan agar kuota haji yang tidak terserap oleh Kazakhstan bisa diberikan kepada calon jemaah haji Indonesia. Ini akan sangat membantu umat Islam di Indonesia yang harus menunggu puluhan tahun hanya untuk berangkat haji," ungkap Hidayat dalam keterangan tertulisnya.
 

Sambutan Positif dari Grand Mufti Kazakhstan
 

Grand Mufti Kazakhstan menyambut baik usulan tersebut, meskipun implementasinya masih memerlukan persetujuan dari otoritas Arab Saudi. 
 

Hidayat mendorong agar pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti peluang ini melalui jalur diplomatik, termasuk kemungkinan membahas kembali sistem kuota haji di forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
 

Diplomasi Parlemen untuk Kepentingan Umat
 

Hidayat juga menekankan pentingnya diplomasi parlemen dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam Indonesia di tingkat internasional. Ia berharap upaya ini dapat mencegah terulangnya insiden masa lalu, seperti kasus calon haji Indonesia yang menggunakan paspor Filipina pada 2016.
 

Penguatan Kerja Sama Pendidikan Islam
 

Selain isu haji, dalam pertemuan ini juga dibahas penguatan kerja sama di bidang pendidikan Islam, termasuk pertukaran pelajar dan pengembangan dakwah Islam moderat, baik di kawasan Asia Tengah maupun Asia Tenggara.
 

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Komisi VIII DPR RI untuk memperkuat relasi internasional yang strategis, serta memperjuangkan kepentingan umat melalui jalur diplomasi antarnegara.