Komisi X DPR Minta PPPK Paruh Waktu Dihapus, Lalu: Guru Harus Satu Jalur CPNS

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta Presiden Prabowo Subianto mencabut Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu. Ia juga meminta rekrutmen guru melalui skema tersebut dihentikan.
 

Minta Sistem Guru Terpusat
 

Lalu menilai tata kelola guru ke depan perlu berada di bawah kendali pemerintah pusat. Hal ini mencakup rekrutmen, distribusi, pembinaan karier, hingga kesejahteraan.
 

“Jika rekrutmen dilakukan satu jalur melalui CPNS dan pengelolaannya terpusat, negara bisa memastikan kualitas dan pemerataan guru,” kata Lalu dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).
 

Usulkan Satu Jalur CPNS
 

Ia mendorong agar sistem rekrutmen guru disederhanakan melalui satu jalur, yakni CPNS. Menurutnya, penghapusan berbagai klaster guru dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas pendidikan.
 

Soroti Keluhan Guru PPPK
 

Lalu juga menyoroti masih banyaknya keluhan dari guru PPPK di daerah. Beberapa di antaranya terkait keterlambatan gaji dan ketidakjelasan karier.
 

“Ada guru yang telat menerima gaji, ada juga disparitas kesejahteraan antarwilayah,” ujarnya.
 

Ia menilai persoalan tersebut muncul akibat kurang sinkronnya pengelolaan antara pemerintah pusat dan daerah.
 

Pemerintah Tingkatkan Insentif
 

Sebelumnya, pemerintah melalui Teddy Indra Wijaya menyatakan telah meningkatkan kesejahteraan guru.
 

Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain:
 

1. Insentif guru honorer naik menjadi Rp400 ribu 

2. Tunjangan guru non-ASN meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta 

3. Penyaluran tunjangan kini dilakukan langsung setiap bulan 
 

DPR Minta Pembenahan Menyeluruh
 

Meski ada peningkatan insentif, Lalu menilai pembenahan sistem tetap diperlukan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi guru.
 

Ia berharap kebijakan ke depan dapat memberikan kepastian status, kesejahteraan, dan karier bagi tenaga pendidik di Indonesia.