Gaspol Penanganan Sumatera, Kementerian PKP Jadi Panglima Urusan Pemukiman!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perumahan Rakyat - Pemerintah pusat mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatera. Fokus utama diarahkan pada relokasi pemukiman dan pembangunan hunian tetap (huntap) yang aman dan berkelanjutan bagi warga terdampak. 
 

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ditunjuk sebagai leading sector sektor permukiman.
 

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Kamis (15/1/2026).
 

PKP Jadi Panglima Urusan Permukiman
 

Rapat strategis itu dihadiri sejumlah menteri kunci, di antaranya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko PMK Pratikno, Menko PM Muhaimin Iskandar, para menteri teknis, serta kepala daerah terdampak dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
 

Mendagri Tito menegaskan, percepatan relokasi menjadi keharusan di banyak wilayah Sumatera yang berada di kawasan rawan bencana, seperti lereng perbukitan dan zona longsor.
 

“Untuk sektor permukiman, leading sector utamanya adalah Kementerian PKP di bawah Menteri Maruarar Sirait,” tegas Tito.
 

Ia juga meminta percepatan pendataan rumah rusak ringan dan sedang agar penyaluran bantuan melalui BNPB dan Kementerian Sosial bisa segera dilakukan tanpa hambatan.
 

AHY: Tata Ruang Harus Tahan Bencana
 

Menko AHY menambahkan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak boleh sekadar membangun ulang. Menurutnya, pendekatan mitigasi dan adaptasi risiko bencana harus menjadi fondasi utama.

Ia menekankan pentingnya evaluasi tata ruang serta kepastian lahan hunian tetap yang benar-benar clean and clear, baik secara legal maupun lingkungan.
 

“Relokasi harus sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan, termasuk rehabilitasi daerah aliran sungai dan pengosongan kawasan yang tak lagi layak dihuni,” ujar AHY.
 

Ara: Huntap Harus Aman dan Berkelanjutan
 

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
 

Ia menekankan, pembangunan huntap tidak bisa asal cepat, tetapi harus memenuhi tiga syarat utama: aman dari bencana, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan ekosistem kehidupan warga.
 

“Kami ingin memastikan warga tidak hanya pindah rumah, tetapi pindah ke kehidupan yang lebih layak, aman, dan berkelanjutan,” tegas Maruarar.
 

Dengan konsolidasi lintas kementerian dan pemerintah daerah ini, pemerintah menegaskan langkah serius agar pemulihan pascabencana di Sumatera tidak berlarut-larut, sekaligus menjadi momentum membangun kawasan hunian yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana ke depan.