Dapat Anggaran Rp10,4 Triliun, Kementerian PKP Targetkan 406 Ribu Unit Rumah di 2026
RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perumahan Rakyat – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Silaturahmi dan Koordinasi Awal Tahun Ekosistem Perumahan di Gedung Thamrin, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan mempercepat pembangunan ekosistem perumahan nasional, dengan target membangun lebih dari 406.000 unit rumah pada tahun ini.
Menteri PKP Maruarar Sirait dalam arahannya menegaskan pentingnya tata kelola berbasis data dan sinergi lintas sektor agar kebijakan perumahan tepat sasaran. Dukungan anggaran untuk sektor ini juga meningkat signifikan, dari Rp 4,53 triliun pada 2025 menjadi Rp 10,41 triliun di 2026.
“Saya pastikan Kementerian PKP berbasis data. Kita harus memastikan bantuan negara disalurkan dengan benar, sehingga negara benar-benar hadir untuk rakyat,” tegas Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.
Capaian 2025 dan Komitmen Swasta dalam Program Perumahan
Kinerja Kementerian PKP pada 2025 menunjukkan hasil yang signifikan dengan realisasi anggaran mencapai 96,21 persen. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) meningkat dari 38.000 menjadi 45.000 unit, disertai pembangunan 2.270 unit rumah susun dan 476 rumah khusus.
Selain itu, dilakukan juga peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), sanitasi, serta penanganan kawasan kumuh di 4.500 titik.
Sektor swasta turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan capaian 9.701 unit rumah. “Gotong royong dari dunia usaha semakin kuat. Ini bukti kolaborasi nyata antara pemerintah dan sektor swasta,” ujar Menteri Ara.

Komitmen swasta juga terlihat dari catatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai rekor tertinggi, yakni 278.865 unit pada 2025. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar juga telah membantu 16,4 juta ibu rumah tangga mengakses pembiayaan rumah.
Target 2026 dan Apresiasi untuk Pendekatan Berbasis Data
Untuk tahun 2026, Kementerian PKP menargetkan pembangunan lebih dari 406.000 unit rumah, yang mencakup 400.000 unit BSPS, 743 unit rumah susun, 607 rumah khusus, serta penanganan 225 hektare kawasan kumuh.
Berbagai pihak memberikan apresiasi terhadap pendekatan dan komitmen Kementerian PKP. Pengembang senior sekaligus CEO Lippo Group, James Riady, menilai pertemuan ini menandai era baru kolaborasi nasional di sektor perumahan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amilia Adininggar Widyasanti menyebut pendekatan berbasis data yang diusung Kementerian PKP sebagai langkah maju.
“Tidak banyak kementerian yang membangun program unggulan berbasis data. Ini luar biasa, karena memastikan kebijakan perumahan benar-benar bermakna bagi rakyat,” ujarnya.
Silaturahmi ini diharapkan menjadi tonggak awal tahun yang solid untuk memperkuat fondasi ekosistem perumahan nasional menuju Indonesia yang layak huni dan berkeadilan.![]()
Olahraga | 5 hari yang lalu
Olahraga | 5 hari yang lalu
Olahraga | 4 hari yang lalu
Parlemen | 6 hari yang lalu
Olahraga | 4 hari yang lalu
Nasional | 6 hari yang lalu
Hukum | 3 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
