DPR Soroti Potensi Tebu Nasional, Papua Selatan Jadi Kunci Swasembada Gula

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator — Komisi IV DPR RI menilai potensi perkebunan tebu nasional belum sepenuhnya tergambar dalam perencanaan kebijakan gula pemerintah. Padahal, jika dihitung secara komprehensif, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) berpeluang besar menjadi fondasi kuat menuju swasembada gula.
 

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Sulaeman L Hamzah, menegaskan bahwa persoalan utama bukan semata keterbatasan lahan, melainkan akurasi data dan ketajaman perencanaan kebijakan yang belum terintegrasi.
 

Papua Selatan, Lumbung Gula Masa Depan
 

Sulaeman menyoroti Papua Selatan sebagai contoh konkret potensi besar yang kerap luput dari perhitungan nasional. Saat ini, wilayah tersebut telah memiliki proyek strategis perkebunan tebu seluas 650 hektare, dengan target pengembangan hingga 80.000 hektare pada 2027.
 

“Ini bukan angka kecil. Kalau dihitung serius dari hulu ke hilir, Papua Selatan bisa menjadi salah satu penopang utama swasembada gula nasional,” ujar Sulaeman.
 

Menurutnya, pengembangan tebu di Papua Selatan tidak hanya soal produksi gula, tetapi juga membuka ruang pembangunan ekonomi kawasan, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan industri berbasis pertanian.
 

Tantangan Swasembada: Data, Infrastruktur, dan Konsistensi Kebijakan
 

Komisi IV DPR RI menilai, tantangan terbesar menuju swasembada gula terletak pada tiga hal krusial: pertama, basis data perkebunan yang belum terintegrasi; kedua, kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari irigasi, pabrik gula, hingga distribusi; ketiga, konsistensi kebijakan lintas kementerian yang kerap berjalan sendiri-sendiri.
 

Tanpa perencanaan menyeluruh, proyek strategis berisiko hanya menjadi angka di atas kertas, tanpa dampak signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.
 

DPR Dorong Perencanaan Komprehensif
 

Sulaeman menegaskan, swasembada gula bukan mimpi, selama pemerintah berani membangun kebijakan berbasis data riil dan potensi daerah secara utuh.
 

“Kalau potensi sebesar ini tidak masuk dalam desain besar kebijakan gula nasional, kita akan terus berbicara swasembada, tapi bergantung impor,” tegasnya.
 

Komisi IV DPR RI pun mendorong pemerintah untuk memperbarui peta jalan swasembada gula, dengan menjadikan kawasan-kawasan potensial seperti Papua Selatan sebagai prioritas strategis, bukan sekadar pelengkap perencanaan.