DPR Siapkan Pansus Reforma Agraria, Command Center Dibentuk, Konflik Lahan Disikat!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – DPR RI tancap gas membenahi persoalan agraria yang tak kunjung tuntas. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria kini tengah dimatangkan.
 

Langkah ini tak setengah-setengah. DPR bahkan menyiapkan command center untuk mempercepat penanganan laporan konflik agraria dari masyarakat.
 

Pansus Disiapkan, Sistem Terintegrasi Dibangun
 

Saan menyebut, Pansus Reforma Agraria dirancang sebagai solusi komprehensif, bukan tambal sulam.
 

“Pansus ini kita desain untuk menjawab kebutuhan reforma agraria secara menyeluruh, termasuk memastikan setiap persoalan bisa cepat ditindaklanjuti,” tegasnya dalam audiensi di Senayan, Jumat (1/5/2026).
 

Command center akan menjadi pusat kendali untuk menerima, memantau, dan menyelesaikan laporan konflik lahan secara terintegrasi.
 

Konflik Agraria Mendesak, DPR Bergerak
 

Menurut Saan, konflik agraria sering muncul tiba-tiba dan butuh respons cepat.

Karena itu, DPR ingin memastikan tidak ada lagi kasus yang berlarut-larut tanpa solusi.
 

Pendekatannya: cepat, terukur, dan berbasis data.
 

Desa dalam Kawasan Hutan Jadi Sorotan
 

Salah satu isu krusial yang kini ditangani adalah desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan.
 

Dampaknya serius:
 

1. Warga kehilangan akses administrasi 

2. Pendidikan terganggu 

3. Layanan kesehatan terbatas 
 

DPR kini tengah melakukan pendataan dan sinkronisasi untuk memastikan hak masyarakat kembali terpenuhi.
 

Inventarisasi Lahan, Sengketa Dipetakan
 

Tak hanya itu, DPR juga menginventarisasi:
 

1. Aset di kawasan hutan 

2. Lahan yang bersengketa 

3. Data kepemilikan yang tumpang tindih 
 

Langkah ini jadi fondasi untuk merapikan tata kelola pertanahan nasional.
 

One Map Policy: Kunci Akhiri Tumpang Tindih
 

Saan menegaskan, arah kebijakan ke depan akan mengacu pada konsep kebijakan satu peta (one map policy).
 

Tujuannya jelas:
 

1. Menghindari konflik data 

2. Menghapus tumpang tindih klaim lahan 

3. Menciptakan kepastian hukum 
 

“Muara dari semua ini adalah kebijakan terintegrasi, agar tidak ada lagi konflik akibat perbedaan data,” ujarnya.
 

DPR Gandeng Buruh dan Masyarakat Sipil
 

Audiensi ini juga dihadiri berbagai elemen, mulai dari serikat buruh hingga organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI dan WALHI.
 

Kolaborasi ini diharapkan memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan reforma agraria.
 

Target Besar: Konflik Tuntas, Hak Rakyat Kembali
 

Dengan Pansus dan command center, DPR ingin memastikan reforma agraria tak lagi jadi wacana.
 

Pesannya tegas: Tanah harus kembali memberi keadilan—bukan konflik tanpa ujung.