DPR Sentil Sekolah Rakyat Prabowo: Kok di Bawah Kemensos?

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta – Rencana Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membentuk Sekolah Rakyat ramai-ramai disemprit.
Bukan karena niatnya jelek, tapi gara-gara salah kaprah soal siapa yang mestinya pegang kendali. Kata DPR: Urusan pendidikan ya tanggung jawab Kemendikdasmen, bukan Kemensos!
Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J Rumambi, terang-terangan menyentil rencana Gus Ipul membangun Sekolah Rakyat di 53 lokasi, dan MoU dengan 200 kepala daerah. Katanya, program ini rawan tumpang tindih, boros anggaran, dan salah sasaran.
"Kalau niatnya bantu anak-anak miskin ekstrem, lebih baik masukkan ke sekolah umum yang sudah ada. Tinggal pastikan gratis dan fasilitasnya lengkap," kata Matindas, Rabu (16/4/2025).
Sekolah Rakyat berkonsep asrama ini dinilai terlalu mahal dan berisiko jadi proyek pencitraan. Matindas justru menyarankan anggaran itu dialihkan untuk bangun ruang kelas baru, beli buku, komputer, alat peraga, dan gaji guru di sekolah umum yang masih megap-megap.
Matindas: Jangan Bikin Sistem Pendidikan Kasta!
Tak cuma soal anggaran, Matindas juga menyoroti potensi bahaya lain: Sekolah Rakyat bisa menciptakan "sistem kasta baru" dalam dunia pendidikan.
"Kalau cuma anak miskin ekstrem yang sekolah di situ, nanti malah terisolasi. Mereka butuh pergaulan dengan berbagai lapisan masyarakat, bukan dibatasi di sekolah untuk kaum duafa saja," ujarnya.
Menurut politisi PDIP dari Dapil Sulawesi Tengah itu, kalau memang tujuannya pendidikan berkualitas, urusannya harus diserahkan ke Kementerian Pendidikan, bukan diborong Kemensos. Sementara itu, tugas Kemensos lebih cocok untuk fokus pada perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Jangan sampai gegabah. Kalau ini gagal, bisa-bisa jadi proyek mubazir di tengah ekonomi global yang makin tak menentu,” tegas Matindas.
Saat ini, program Sekolah Rakyat masih dalam tahap rekrutmen guru, seleksi peserta, dan finalisasi kurikulum.
Tapi DPR sudah wanti-wanti: Jangan sampai semangatnya bagus, tapi arah dan tanggung jawabnya ngawur!
Ekbis | 5 hari yang lalu
Pendidikan | 3 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Pendidikan | 6 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Parlemen | 2 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu